Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal menggelar kegiatan bertajuk "Bangun Budaya Melek Data: Sinergi Literasi Statistik, Desa Cantik dan Sensus Ekonomi 2026" di Pendopo Amangkurat, Selasa 16 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan menjadikan data sebagai pondasi utama pembangunan, baik di tingkat kabupaten maupun desa, sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menyatakan bahwa acara ini sangat krusial karena data bukan sekadar angka abstrak, melainkan dasar untuk mengambil langkah pembangunan, kebijakan, dan program yang tepat sasaran serta efektif. 

Dia menekankan perlunya kesadaran data tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga sampai ke tingkat desa.

"Tidak hanya pemerintah daerah, tapi desa juga harus melek data dan memanfaatkannya sebagai basis pembangunan ke depan. Desa Cantik harus menjadi Desa Cinta Statistik agar pembangunannya sesuai dengan data riil, termasuk terkait masalah kemiskinan, pengangguran, dan hubungan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN)," ujar Ischak.

Bupati juga mengungkapkan fenomena unik di Kabupaten Tegal, di mana tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun tingkat pengangguran terbuka justru mengalami kenaikan. Menurutnya, pihak pemerintah akan mendalami penyebab kondisi tersebut.

"Kita akan selidiki penyebabnya apakah karena jumlah lulusan yang tinggi belum terserap maksimal, atau karena usaha-usaha online yang belum tercatat dengan baik?" jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bupati meminta dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk melakukan sosialisasi melalui platform Nakerjuda. 

Tujuannya adalah agar investasi dan kesempatan kerja semakin banyak tersedia, sekaligus mengurangi kesenjangan (gap) antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Kepala BPS Kabupaten Tegal, Bambang Wahyu Ponco Aji, menjelaskan bahwa program melek data ini awalnya berupa proyek percontohan (pilot project) di satu desa di Kecamatan Balapulang, dan kini telah diperluas ke 10 desa di kecamatan tersebut.

Meskipun demikian, sebagian desa masih menghadapi kendala terkait anggaran untuk implementasinya. "Intinya kita membenahi data agar ada di desa dengan target membuat desa mandiri data," terangnya.

BPS akan membina agen statistik di setiap desa dan memberikan pelatihan terkait cara mendata sesuai kebutuhan lokal, seperti kondisi rumah tangga, sanitasi, serta pendidikan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dari tingkat bawah dapat secara akurat sampai ke Pemerintah Daerah.

"Kalau dulu bantuan ke bawah tidak tahu orangnya kemana, sekarang kita punya data siapa yang butuh bantuan atau fasilitas rusak," tambah Bambang.

Selain mengembangkan literasi statistik di desa, kegiatan ini juga difokuskan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi Sensus Ekonomi 2026. BPS mengajak seluruh warga agar responsif dan tidak menolak kunjungan petugas pendataan.

"Data yang dikumpulkan akan dipakai untuk kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Mulai bulan Mei 2026, kita akan mencacah usaha industri besar lewat sistem daring, dan bulan Juni-Juli petugas akan datang ke rumah-rumah, termasuk untuk mendata usaha yang beroperasi secara daring," ucap Bambang.

Semua kegiatan yang diselenggarakan BPS dalam rangka literasi statistik dan persiapan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara cuma-cuma. Anggaran operasional yang diperlukan bersumber dari desa sendiri, sedangkan manfaat yang dihasilkan akan langsung dinikmati untuk kemajuan desa tersebut.(*)