KETIK, JAKARTA – Nama Sidharto Reza Suryodipuro kini tengah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Diplomat senior Indonesia ini resmi mengemban tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026.
Bukan tugas sembarangan, jabatan ini menempatkan pria yang akrab disapa "Pak Arto" ini sebagai orang Indonesia pertama yang memimpin lembaga HAM tertinggi di dunia tersebut sejak didirikan 20 tahun silam. Namun, siapa sebenarnya sosok Sidharto Reza Suryodipuro?
Sidharto Reza Suryodipuro adalah diplomat karier di Kementerian Luar Negeri RI yang memiliki jam terbang sangat tinggi. Sebelum dipercaya menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, ia telah menduduki berbagai posisi strategis yang mengasah ketajaman negosiasinya.
Beberapa jabatan kunci yang pernah ia emban antara lain:
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN: Di posisi ini, Sidharto berperan penting dalam merumuskan kebijakan sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan.
Duta Besar RI untuk India dan Bhutan: Ia sukses mempererat hubungan bilateral, khususnya dalam penguatan kerja sama ekonomi dan strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata: Pengalamannya di bidang ini menjadi modal kuat dalam memahami isu-isu keamanan global yang seringkali bersinggungan dengan pelanggaran HAM.
Di kalangan kolega, Sidharto dikenal sebagai sosok yang tenang namun memiliki argumentasi yang tajam dan taktis. Karakter inilah yang dianggap sangat cocok untuk menakhodai Dewan HAM PBB—sebuah forum yang sering kali diwarnai perdebatan sengit dan polarisasi antarnegara.
Dalam visi kepemimpinannya, Sidharto mengusung semangat “A Presidency for All” dengan tekad menjadikan Dewan HAM PBB sebagai forum yang mendengar semua pihak, tidak didominasi negara-negara besar, mampu membangun jembatan antarperbedaan pandangan kawasan, serta fokus pada aksi nyata agar dialog berdampak langsung di lapangan.
"Fokus utama kami adalah membangun kembali kepercayaan (trust building) di dalam Dewan," ungkapnya dalam salah satu kesempatan di Jenewa.
Sepanjang tahun 2026, Dubes Sidharto akan memimpin seluruh sidang tahunan dan pertemuan darurat di Jenewa. Ia akan menjadi wasit bagi berbagai isu sensitif, mulai dari krisis kemanusiaan di wilayah konflik, hak atas pembangunan, hingga isu HAM di era digital.
Keberhasilannya memimpin Dewan HAM PBB tidak hanya akan mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa diplomat Indonesia memiliki kapasitas kelas dunia dalam mengelola institusi multilateral yang paling menantang.
Biodata Singkat
Nama Lengkap: Sidharto Reza Suryodipuro
Tempat, Tanggal Lahir: Koln, Jerman Barat, 29 September 1966.
Latar Belakang Keluarga: Keturunan bangsawan Pura Mangkunegaran; cucu dari Suyoto Suryodipuro (salah satu pendiri Kemlu RI dan RRI).
Pendidikan:
S1 Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan (Lulus 1991).
S2 National Security Affairs, Naval Postgraduate School, Amerika Serikat (Penerima beasiswa Fulbright, lulus 2003 dengan predikat memuaskan).
Riwayat Karier:
Diplomat di berbagai misi RI (Canberra, New York, dan PBB).
2014–2017: Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
2017–2020: Duta Besar RI untuk India merangkap Bhutan.
2020–2025: Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.
2025–Sekarang: Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
2026: Presiden Dewan HAM PBB. (*)
