KETIK, SLEMAN – Serangkaian kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik. Sejumlah daerah melaporkan keluhan serupa, termasuk kasus terbaru di Grobogan, Jawa Tengah, yang melibatkan 803 siswa. Para siswa tersebut mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo, menjelaskan bahwa keracunan makanan umumnya dipicu oleh kontaminasi bakteri yang berasal dari bahan pangan dan proses pengolahan yang tidak sesuai standar.
“Keracunan bisa muncul akibat adanya bakteri yang terdapat di bahan makanan, yang kemudian tidak dikelola sesuai prosedur,” ujarnya, Sabtu, 24 Januari 2026.
Ia menuturkan bahwa dugaan sementara memang mengarah pada konsumsi abon dan telur, namun penyebab pastinya belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Menurutnya, bahan pangan hewani memiliki risiko lebih tinggi memicu keracunan jika proses pengolahannya keliru, karena bakteri secara alami terdapat di saluran pencernaan hewan.
Sri Raharjo menekankan pentingnya penerapan standar pengolahan pangan yang ketat untuk mencegah kejadian serupa. Ia menyebut kebersihan fasilitas produksi serta ketepatan proses pengolahan menjadi kunci utama.
“Pengolahan makanan paling aman dilakukan dengan suhu panas yang merata,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar jumlah makanan yang diproduksi benar-benar disesuaikan dengan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Produksi yang melebihi kemampuan fasilitas dan tenaga kerja berisiko menurunkan kualitas dan keamanan pangan. Dalam hal ini, SPPG bersama mitra pelaksana memegang tanggung jawab utama memastikan makanan tetap memenuhi standar keamanan.
Ia juga menilai pengawasan internal dan pencatatan distribusi pangan harus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, sistem pencatatan yang rapi memungkinkan setiap SPPG memiliki rekam jejak kondisi pangan, sehingga potensi masalah dapat dilacak lebih cepat.
“Sistem pengawasan dan pencatatan memang harus benar-benar berjalan, supaya setiap SPPG yang beroperasi memiliki rekam jejak kondisi pangan yang layak ataupun tidak layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Sri Raharjo menyoroti pola pemberitaan kasus keracunan MBG yang selama ini cenderung berhenti pada tahap pengambilan sampel dan pengujian laboratorium. Ia menilai hasil uji tersebut sering tidak disampaikan secara terbuka dan tuntas kepada publik.
Ia mendorong agar hasil pemeriksaan laboratorium diumumkan secara jelas, sehingga SPPG dan pemangku kepentingan mengetahui penyebab pasti keracunan serta langkah pencegahan yang harus dilakukan ke depan.
“Media selalu memberitakan jika sampel pangan ‘sedang diuji,’ namun belum pernah diberitahukan hasilnya kepada publik. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti lagi, supaya SPPG bisa mengetahui penyebab dan tindakan pencegahannya,” pungkasnya. (*)
