KETIK, SURABAYA – Mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan opsi keluar dari forum internasional Board of Peace (BoP). Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam lembaga tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
"Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita. Yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini, dalam pernyataannya, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurut Anies, Indonesia sejak awal berdiri memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan melawan penjajahan dan menjaga perdamaian dunia. Prinsip tersebut bahkan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah penting dalam diplomasi global sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika serta penggerak Gerakan Non-Blok.
Menurutnya, warisan tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai suara negara-negara berkembang yang berani mengingatkan kekuatan besar dunia agar tunduk pada hukum internasional.
Karena itu, Anies mempertanyakan langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia menyoroti kontradiksi antara tujuan lembaga tersebut dengan tindakan militer yang baru saja dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran. Serangan itu, kata dia, dilakukan tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di tengah proses negosiasi yang disebut menunjukkan kemajuan.
“Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel,” ujarnya.
Menurut Anies, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas forum yang mengklaim diri sebagai lembaga perdamaian. Ia menilai sulit bagi dewan tersebut untuk tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa ketika pemimpinnya sendiri dituduh melanggar hukum internasional.
Karena itu, ia menilai serangan terhadap Iran dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya dalam Board of Peace.
“Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, ‘Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,’” kata Anies.
Ia menambahkan, keputusan keluar dari forum tersebut tidak berarti Indonesia menolak perdamaian dunia. Sebaliknya, langkah itu justru menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjaga prinsip politik luar negeri yang berpihak pada keadilan.
“Keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa,” ujarnya.
Karena itu, Anies mengajak publik dan pemerintah untuk memikirkan secara serius langkah Indonesia ke depan. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak meninggalkan warisan diplomasi yang dikenal sebagai Spirit of Bandung, yang selama ini menjadi simbol perjuangan negara-negara berkembang untuk keadilan global.
