KETIK, JAKARTA – Iran memasuki fase baru dalam sejarah politiknya setelah Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Ia menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang gugur diserang AS dan Israel.
Penunjukan Mojtaba dilakukan oleh Majles-e Khobregân-e Rahbari atau Assembly of Experts, lembaga ulama yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Keputusan itu diambil setelah serangkaian pertemuan tertutup yang berlangsung intensif di Teheran menyusul kematian Ali Khamenei.
"Dengan suara yang menentukan, Majelis Ahli telah menunjuk Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin ketiga Wilayatul faqih Republik Islam Iran," kata majelis tersebut dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan sesaat usai penunjukan, Senin malam, 9 Maret 2026 waktu Teheran.
Suksesi ini menandai momen penting dalam sejarah Republik Islam. Untuk pertama kalinya sejak revolusi 1979, kekuasaan tertinggi di Iran berpindah langsung dari seorang ayah kepada anaknya—sesuatu yang memicu perdebatan tentang masa depan sistem politik Iran.
Pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi juga berpotensi memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Washington seharusnya memiliki peran atau suara dalam proses penentuan pemimpin Iran tersebut.
Dalam sebuah pernyataan media, Trump bahkan menegaskan bahwa Mojtaba tidak akan bertahan lama jika tidak memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat.
Selain itu, pemerintah Israel juga disebut telah melontarkan ancaman akan menargetkan siapa pun yang ditunjuk sebagai penerus Ali Khamenei.
Transisi Kekuasaan di Tengah Konflik Regional
Gugurnya Ali Khamenei terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat. Konflik yang melibatkan berbagai serangan udara dan operasi militer tersebut membuat kawasan Timur Tengah berada dalam situasi yang sangat panas.
Bagi Iran, kehilangan pemimpin tertinggi di tengah konflik berskala regional merupakan ujian serius. Ali Khamenei selama lebih dari tiga dekade menjadi figur sentral dalam sistem politik Iran, mengendalikan arah kebijakan luar negeri, strategi militer, hingga program nuklir negara tersebut.
Situasi inilah yang mendorong para ulama di Majelis Ahli bergerak cepat. Iran membutuhkan kepemimpinan yang segera mampu mengonsolidasikan kekuatan politik dan militer di dalam negeri sekaligus menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat.
Penunjukan Mojtaba Khamenei dipandang sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan kekuasaan dan stabilitas negara di tengah situasi yang tidak menentu.
Pemimpin Tertinggi Ketiga Sejak Revolusi Iran
Sejak berdirinya Republik Islam Iran melalui Iranian Revolution, posisi pemimpin tertinggi hanya pernah dipegang dua tokoh.
Yang pertama adalah Ruhollah Khomeini, ulama karismatik yang memimpin revolusi dan menjadi pemimpin tertinggi pertama Iran hingga wafat pada 1989. Setelah itu, posisi tersebut dipegang oleh Ali Khamenei yang memimpin Iran selama lebih dari tiga dekade.
Kini, Mojtaba Khamenei menjadi orang ketiga yang memegang jabatan paling berkuasa dalam sistem politik Iran.
Sebagai pemimpin tertinggi, ia memegang otoritas yang sangat luas. Posisi tersebut tidak hanya bersifat simbolik atau religius, tetapi juga memiliki kekuasaan nyata dalam sistem pemerintahan Iran. Pemimpin tertinggi memiliki kendali atas angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan, serta memengaruhi arah kebijakan strategis negara.
Dalam praktiknya, pemimpin tertinggi juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri dan program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan Barat.
Sosok Mojtaba Khamenei: Pengaruh Besar di Balik Layar
Berbeda dengan ayahnya yang memiliki karier panjang di dunia politik, Mojtaba Khamenei selama ini dikenal sebagai sosok yang relatif tertutup dari publik.
Ia jarang tampil di media atau memegang jabatan resmi dalam pemerintahan. Namun di kalangan elite politik Iran, Mojtaba sudah lama dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di balik layar.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), kekuatan militer elite yang menjadi pilar utama pertahanan dan kekuatan politik Iran.
Kedekatan tersebut membuat Mojtaba dianggap memiliki dukungan kuat dari kalangan militer dan jaringan konservatif di Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya bahkan kerap disebut sebagai salah satu kandidat kuat penerus Ali Khamenei.
Meski demikian, banyak hal tentang dirinya yang tetap misterius bagi publik internasional.
Isu Dinasti Politik dalam Republik Islam
Penunjukan Mojtaba sebagai penerus ayahnya memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan munculnya dinasti politik di Iran.
Sebagian pengamat menilai suksesi ini berpotensi menciptakan preseden baru dalam sistem politik Republik Islam. Jika kekuasaan dapat berpindah secara langsung dalam satu keluarga, maka Iran dapat menghadapi kritik bahwa sistemnya mulai menyerupai monarki.
Ironinya, Republik Islam Iran lahir dari revolusi yang justru menggulingkan monarki Mohammad Reza Pahlavi, shah terakhir Iran.
Namun para pendukung pemerintah Iran menolak anggapan tersebut. Mereka menegaskan bahwa proses pemilihan Mojtaba dilakukan melalui mekanisme konstitusional oleh Majelis Ahli.
Menurut mereka, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemampuan, pengalaman religius, serta dukungan dari para ulama senior.
Tantangan Geopolitik yang Berat
Terlepas dari kontroversi tersebut, Mojtaba Khamenei menghadapi tantangan yang sangat besar sejak hari pertama menjabat.
Secara geopolitik, Iran berada dalam posisi yang kompleks. Ketegangan dengan Israel masih tinggi, sementara hubungan dengan Amerika Serikat tetap diwarnai sanksi ekonomi dan persaingan strategis.
Di kawasan Timur Tengah, Iran juga terlibat dalam berbagai konflik tidak langsung melalui jaringan proksinya di sejumlah negara.
Kondisi ini membuat kepemimpinan baru Iran akan sangat menentukan arah kebijakan regional negara tersebut.
Jika Mojtaba memilih melanjutkan garis keras yang selama ini ditempuh ayahnya, maka ketegangan dengan Barat kemungkinan akan tetap tinggi. Namun jika ia mengambil pendekatan yang lebih pragmatis, Iran mungkin membuka peluang dialog baru dalam diplomasi internasional.
Masa Depan Iran di Bawah Kepemimpinan Baru
Bagi banyak pengamat, masa awal kepemimpinan Mojtaba Khamenei akan menjadi periode yang sangat menentukan.
Ia tidak hanya harus membuktikan kemampuannya mengelola negara, tetapi juga membangun legitimasi politik di mata rakyat Iran dan komunitas internasional.
Konsolidasi kekuasaan di dalam negeri, stabilitas ekonomi, serta pengelolaan konflik regional akan menjadi ujian utama bagi kepemimpinannya.
Apakah Iran akan semakin keras dalam menghadapi tekanan Barat, atau justru membuka peluang bagi perubahan strategi geopolitik, masih menjadi pertanyaan besar.
Yang jelas, penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi telah membuka babak baru dalam perjalanan Republik Islam Iran—sebuah babak yang akan sangat memengaruhi dinamika politik Timur Tengah dalam tahun-tahun mendatang. (*)
