KETIK, BLITAR – Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan mengikuti kegiatan edukasi pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia (PMI) serta klaim jaminan sosial, Sabtu 20 September 2025.
Kegiatan ini digagas oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, yang juga merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi IX DPR RI.
Dalam sambutannya, Nurhadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kementerian terkait serta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan tema acara yang mengangkat “Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya kemanfaatan jaminan sosial.”
“Tadi kita menghadirkan narasumber dari kementerian, dan kita juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan. Ini tadi sesuai dengan tema optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya kemanfaatan jaminan sosial,” jelas Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi menyinggung kebijakan pemerintah pusat yang kini menaikkan status Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia. Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap para PMI yang berperan sebagai pahlawan devisa.
“Sebenarnya berdasar keputusan Pak Prabowo yang menjadikan BP2MI sebelumnya, sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia. Ini sudah menjadi langkah nyata bentuk perhatian dari Bapak Presiden terhadap saudara-saudara kita yang menjadi pejuang devisa di luar negeri,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan PMI membutuhkan proses dan pengawasan berkelanjutan.
“Tentu tidak bisa sekejap mata kebijakan-kebijakan terhadap PMI ini semakin meningkat. Kita butuh waktu dan proses. Namun saya selaku anggota Komisi IX DPR RI senantiasa terus melakukan pengawasan, baik terkait penyerapan anggaran ataupun implementasi perlindungan PMI di luar negeri, serta kaitannya dengan keamanan pemberangkatan PMI,” tegas Nurhadi.
Nurhadi juga mengungkapkan bahwa sebagian besar PMI asal Blitar didominasi dari kawasan selatan. Karena itu, ia secara khusus mengundang kepala desa dari tujuh kecamatan di Blitar Selatan.
“Saya lihat sementara ini asumsi saya PMI yang berangkat didominasi berasal dari Blitar daerah selatan. Maka dari itu hari ini kami menghadirkan seluruh kepala desa dari tujuh kecamatan di Blitar Selatan,” tambahnya.
Melalui forum ini, Nurhadi berharap persoalan-persoalan yang selama ini dialami desa terkait warganya yang bekerja ke luar negeri bisa langsung mendapat jawaban dari kementerian maupun lembaga terkait.
“Agar masalah yang dialami langsung oleh kades kaitannya dengan pendampingan warganya yang keluar negeri itu bisa terjawab oleh KP2MI, termasuk kaitannya dengan dampak sosial,” ungkapnya.
Dalam sesi interaktif, para kepala desa juga berdialog langsung dengan perwakilan KP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mendapat contoh dari praktik di daerah lain yang berhasil melakukan pencegahan terhadap berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat keberangkatan warganya menjadi PMI.
“Tadi sudah ada interaksi antara para kades dan BP2MI yang mencontohkan dari beberapa desa di kabupaten lain yang sudah berhasil melakukan pencegahan terkait permasalahan-permasalahan sosial,” tutup Nurhadi. (*)
