KETIK, BLITAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai penopang tumbuh kembang anak sekolah justru kembali menuai gelombang kekecewaan.
Kali ini, sorotan mengarah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuningan, Kanigoro, Kabupaten Blitar, setelah menu yang dibagikan kepada siswa pada Rabu 4 Februari 2026 ramai ditolak.
Alih-alih menu yang akrab dengan selera anak, siswa menerima satu porsi nasi tiwul lengkap dengan telur rebus, keripik tempe, parutan keju, susu kotak, serta beberapa butir anggur. Niat variasi karbohidrat itu justru berujung polemik.
Di kalangan masyarakat Jawa, tiwul memang dikenal sebagai pangan tradisional. Namun bagi sebagian besar anak sekolah masa kini, makanan berbahan singkong itu bukan pilihan yang familiar. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan citra “makanan orang tua” atau simbol masa sulit.
Penolakan pun terlihat jelas di sejumlah sekolah. Di SD Aisyiyah Jatinom, misalnya, hampir seluruh siswa enggan menyentuh menu tersebut. Guru Koordinator MBG sekolah setempat, Endang, mengaku terkejut saat pertama kali menerima distribusi makanan.
“Kami kaget, kok menunya tiwul. Pas dibagikan, anak-anak banyak yang nggak mau makan. Kalau seperti ini kan malah mubazir,” ujarnya, Kamis, 5 Februari 2026.
Situasi tersebut memperlihatkan adanya celah serius dalam perencanaan menu MBG. Program pemenuhan gizi tak cukup hanya berlandaskan hitungan nutrisi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebiasaan makan dan psikologi anak sebagai penerima manfaat.
Keluhan serupa juga disampaikan para wali murid. Mereka menilai menu tiwul tidak tepat sasaran untuk anak usia sekolah dasar.
“Anak-anak sekarang jelas nggak terbiasa makan tiwul. Kalau dipaksakan, mubazir ya pasti nggak dimakan. Akhirnya yang makan malah orang tuanya,” kata Novita, salah satu wali murid.
Tak berhenti di soal selera, kritik juga menyentuh aspek anggaran. Orang tua khawatir program MBG justru berubah menjadi pemborosan jika makanan terus ditolak.
“Kalau ujungnya dibuang, itu sama saja buang uang negara. Lebih baik pakai menu yang umum dan pasti dimakan anak,” tegas Sofyan, wali murid lainnya.
Menanggapi polemik tersebut, pihak SPPG Kuningan Kanigoro memberikan klarifikasi. Asisten Lapangan SPPG, Darul Asrori, menyebut pemilihan tiwul bukan tanpa alasan. Menu tersebut, menurutnya, merupakan upaya mengenalkan pangan tradisional sekaligus alternatif karbohidrat selain nasi putih.
“Kenapa tiwul dianggap makanan kelas bawah? Padahal kandungan gizinya baik. Ini bagian dari variasi karbohidrat,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemilihan menu tersebut mengacu pada arahan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengenalan makanan tradisional kepada generasi muda.
Hal senada disampaikan Ahli Gizi SPPG Kuningan Kanigoro, Pepsi Maharani. Secara teori, tiwul dinilai memiliki nilai gizi yang cukup baik.
“Tiwul mengandung karbohidrat dan protein, relatif rendah gula, serta cepat mengenyangkan,” jelasnya.
Namun di lapangan, argumen ilmiah tersebut berhadapan langsung dengan realitas: makanan bergizi tetap tak berarti jika tidak dikonsumsi. Penolakan massal siswa menjadi sinyal bahwa pendekatan menu MBG masih perlu evaluasi mendalam.
Kasus di Kanigoro ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tak hanya diukur dari tabel gizi, tetapi juga dari penerimaan sosial dan efektivitas di lapangan. Tanpa itu, MBG berisiko kehilangan makna bahkan kepercayaan publik.
Evaluasi menyeluruh dari pemangku kebijakan pun dinilai mendesak, agar program yang bertujuan mulia ini tidak justru dikenang sebagai simbol kebijakan yang jauh dari realitas anak-anak. (*)
