KETIK, SURABAYA – Gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai kota Iran sepanjang Januari 2026 disebut sebagai krisis domestik paling serius sejak Revolusi Islam 1979. Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 3.117 orang tewas, terdiri atas warga sipil dan aparat keamanan, selama rangkaian kerusuhan berlangsung. Lonjakan korban jiwa ini mencerminkan akumulasi tekanan struktural yang telah lama menumpuk di Iran, mulai dari krisis ekonomi akut, sanksi internasional, pembekuan aset oleh negara Barat, hingga respons represif negara terhadap demonstrasi warga.
Sejumlah pihak menyebut, eskalasi demo dan besarnya jumlah korban jiwa ini menjadi yang terburuk sejak tumbangnya rezim Shah Iran. Karena itu muncul spekulasi tentang masa depan rezim teokrasi di bawah Ayatollah Ali Khomeini.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Ahmad Munjid, menilai tingginya korban akibat kekerasan aparat menjadi sinyal melemahnya legitimasi rezim. Menurutnya, tindakan represif merupakan respons khas rezim yang merasa terancam secara eksistensial.
“Rezim manapun akan membabi buta ketika menghadapi ancaman eksistensial. Inilah yang terjadi sekarang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya. Jurus yang dipakai adalah selalu menyalahkan pihak luar, yakni Amerika dan Israel,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu, 24 Januari 2026.
Meski faktor intervensi asing tidak bisa diabaikan dalam konteks geopolitik Iran, Munjid menilai narasi tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Ia menegaskan bahwa menyalahkan kekuatan eksternal tidak akan menyelesaikan krisis internal yang dihadapi rezim Teheran.
“Rezim penguasa Iran tidak bisa terus-menerus lempar batu sembunyi tangan dengan menimpakan semua kesalahan kepada intervensi asing. Hal tersebut tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Menurut Munjid, pemerintah Iran perlu segera merespons krisis ekonomi mendasar dan tuntutan demokratis publik jika ingin memulihkan stabilitas nasional. Ia mencatat bahwa meski eskalasi kekerasan mulai mereda dan demonstrasi di jalan berhenti sementara, akar persoalan belum tersentuh.
“Demonstrasi akan meletus kembali sewaktu-waktu. Rakyat Iran butuh makan dan menjalani kehidupan dengan normal,” ujarnya.
Munjid melihat adanya kemiripan kuat antara demonstrasi Januari 2026 dan Revolusi 1979, terutama dari besarnya skala kemarahan publik terhadap rezim. Dalam kedua peristiwa tersebut, krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan menjadi pemicu utama.
“Publik marah karena bangkrutnya ekonomi, korupsi elit yang merajalela, dan rezim otoriter yang sangat brutal menghadapi protes,” katanya.
Namun, ia menilai kondisi ekonomi Iran saat ini jauh lebih berat dibandingkan era pra-1979. Kapasitas ekonomi nasional disebut hanya beroperasi sekitar 50 persen akibat sanksi jangka panjang, dampak pandemi, dan tekanan ekonomi global. Situasi memburuk setelah insiden serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dalam konflik 12 hari, yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok hingga lebih dari 70 persen.
Krisis tersebut turut melumpuhkan layanan publik. Gangguan pasokan air bersih dan listrik terjadi di sejumlah wilayah. Di sektor moneter, nilai tukar rial Iran anjlok tajam hingga menyentuh 1,4 juta rial per dolar AS pascakerusuhan.
“Krisis ekonomi luar biasa inilah yang telah menyulut protes keras dari para pedagang di Grand Bazaar. Mereka menutup toko karena kegiatan ekonomi tak bisa berjalan dan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Alih-alih mendengar aspirasi, celakanya rezim penguasa Iran justru menghadapi demonstrasi secara brutal. Listrik dan jaringan internet dimatikan. Ribuan orang terbunuh, belasan ribu terluka, dan puluhan ribu ditangkap,” ungkap Munjid.
Meski memiliki kemiripan historis, Munjid menyoroti perbedaan mendasar antara demonstrasi 2026 dan Revolusi 1979, terutama dalam hal konsolidasi gerakan. Pada 1979, oposisi mampu membangun koordinasi lintas kelompok dengan figur pemersatu yang kuat.
“Pada tahun 1979 kekuatan publik relatif lebih terkonsolidasi. Beberapa pemimpin kelompok oposan saling berkoordinasi. Ada tokoh oposan utama yang menonjol dan mampu menyatukan gerakan, baik kelompok kiri, kanan, maupun profesional, yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sebaliknya, demonstran saat ini tidak terkoordinasi, belum tampak adanya figur pemimpin oposan yang diterima yang mampu menyatukan publik,” paparnya.
Selain faktor politik dan ekonomi, Munjid menilai ketegangan sosial di Iran juga dipicu oleh jurang generasi yang semakin lebar. Elite teokrasi yang didominasi kelompok usia lanjut dinilai semakin terputus dari aspirasi generasi muda yang lebih progresif. Menurutnya, kontrol ketat institusi keagamaan justru memperdalam alienasi sosial.
“Sebetulnya, rezim teokrasi Iran tak pernah menjangkau seluruh rakyat Iran. Semakin ketat rezim agama mengontrol, semakin banyak rakyat Iran yang justru menjauh dari agama,” pungkasnya. (*)
