KETIK, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh di Kamboja, dalam beberapa hari terakhir ‘diserbu’ ribuan warga negara Indonesia (WNI). Mereka datang untuk meminta tolong untuk dipulangkan ke tanah air, menyusul razia besar-besaran yang dilakukan otoritas semata terhadap sindikat internasional penipuan daring atau online scam.
Namun, mereka tidak bisa langsung serta merta dipulangkan ke Indonesia. Karena proses administratif membutuhkan waktu, terlebih dengan lonjakan signifikan tersebut.
Sambil menunggu proses kepulangan ke Tanah Air, sebagian besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak operasi penertiban online scam di Kamboja saat ini memilih tinggal secara mandiri di sejumlah guest house di Kota Phnom Penh. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh memastikan keberadaan mereka terus dipantau secara berkala untuk menjaga aspek keamanan, kesehatan, dan kondisi psikologis para WNI.
Bagi WNI yang membutuhkan tempat tinggal sementara, KBRI telah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kamboja untuk menyiapkan fasilitas penampungan terpusat. Lokasi penampungan tersebut dilengkapi kebutuhan dasar dan berada di bawah pengawasan KBRI guna memastikan para WNI tetap berada dalam kondisi aman dan layak selama menunggu proses pemulangan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menyebut penampungan terpusat juga memberikan keuntungan dari sisi administrasi dan pendataan.
“Dengan penampungan yang terpusat, proses pendataan, assessment kasus, hingga penerbitan dokumen perjalanan dapat dilakukan lebih cepat dan tertib,” ujar Santo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Januri 2026.
Upaya percepatan penanganan juga diperkuat dengan kedatangan tim perbantuan dari Indonesia. Pada Sabtu, 24 Januari 2026, tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri RI serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) telah tiba di Phnom Penh untuk membantu penanganan langsung di lapangan.
Tim tersebut bertugas melakukan assessment kasus, pendataan WNI, serta memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki atau kehilangan dokumen perjalanan.
“Dukungan tim dari Jakarta sangat membantu mempercepat proses di lapangan, terutama bagi WNI yang kehilangan atau tidak memiliki dokumen keimigrasian,” kata Santo.
Sementara itu, KBRI Phnom Penh mencatat jumlah WNI yang melapor sejak 16 Januari 2026, menyusul operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring. Hingga Jumat, 24 Januari 2026 pukul 23.59 waktu setempat, sebanyak 2.277 WNI telah melapor langsung untuk meminta pendampingan dan bantuan pemulangan ke Indonesia.
Meski jumlah laporan harian menunjukkan tren penurunan—tercatat 122 laporan pada 24 Januari 2026 dibandingkan lebih dari 200 laporan per hari pada hari-hari sebelumnya—KBRI menegaskan tetap siaga penuh dalam menangani setiap laporan yang masuk.
“Kami tidak lengah. Prioritas kami adalah keselamatan WNI dan memastikan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai prosedur,” tegas Santo.
KBRI Phnom Penh mengimbau para WNI untuk tetap bersabar, mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan, serta menjaga komunikasi aktif dengan pihak KBRI dan keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan seluruh WNI akan dipulangkan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Negara hadir dan bertanggung jawab. Kami akan terus mengupayakan yang terbaik agar seluruh WNI bisa kembali ke Tanah Air dengan aman,” pungkas Santo Darmosumarto.
