KETIK, SURABAYA – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap bebas aktifnya terhadap isu ambisi Amerika Serikat untuk menguasai Greenland, sebuah pulau strategis di kawasan Arktik yang menjadi sorotan geopolitik internasional. Sikap itu disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Sugiono saat berada di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, di tengah dinamika global yang terus berubah.
Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi non-aligned atau non-blok, serta tidak berpihak kepada negara manapun terkait dinamika tersebut. “Intinya kita adalah, kita ada dalam posisi non-aligned. Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya, namun kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga,” ujar Sugiono secara langsung saat konferensi pers.
Ia menekankan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Indonesia harus berpijak pada kepentingan nasional. Menurutnya, ketegangan dan gejolak global menjadikan kebijakan luar negeri harus selalu mempertimbangkan dampaknya bagi bangsa dan negara. “Oleh karena itu kita selalu berpandangan bahwa apapun yang kita lakukan kita harus berpijak pada kepentingan nasional kita,” tambah Sugiono seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Sugiono juga mengutip pandangan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia sebagai fondasi tercapainya kemakmuran global. “Kita mengharapkan perdamaian, kita mengharapkan stabilitas seperti yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Presiden bahwa tanpa stabilitas tanpa perdamaian tidak mungkin mencapai suatu keadaan di mana dunia ini makmur,” kata Sugiono.
Pernyataan pemerintah Indonesia itu disampaikan di tengah eskalasi pemberitaan internasional soal ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memiliki Greenland. Pulau yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark tersebut dipandang oleh AS sebagai lokasi strategis baik dari sisi keamanan nasional maupun geopolitik Arktik. Trump telah berkali-kali menegaskan bahwa kontrol atas Greenland penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah Barat, meskipun rencana tersebut mendapat penolakan tegas dari Denmark dan para pemimpin Greenland yang menyatakan bahwa wilayah itu tidak untuk dijual.
Dinamika ini juga memicu kekhawatiran di kalangan sekutu dan organisasi internasional. Ketegangan antara AS dan negara-negara Eropa, termasuk sekutu NATO, menunjukkan bahwa isu Greenland bukan sekadar masalah regional, tetapi berdampak pada hubungan internasional secara luas. Sementara itu, pemerintah Greenland sendiri terus menegaskan kedaulatan dan keinginan rakyatnya untuk menentukan masa depan wilayahnya tanpa tekanan eksternal.
Dengan sikap netral dan non-blokk itu, Indonesia berharap dapat menjaga hubungan baik dengan semua pihak sekaligus memperkuat perannya dalam diplomasi global. Dalam konteks ini, pemerintah menempatkan kepentingan nasional, stabilitas, dan perdamaian dunia sebagai pijakan utama dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri yang diambil di tengah persaingan kekuatan global saat ini.
