KETIK, BLITAR – Gelombang keberatan mencuat dari sejumlah wali murid SMAN 1 Kota Blitar terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada Senin, 23 Februari 2026.
Mereka mempertanyakan kualitas gizi hingga kesesuaian nilai paket makanan dengan standar Rp 10 ribu per porsi sebagaimana ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Menu yang diterima siswa hari itu berupa satu roti bun burger, satu potong chicken katsu dengan saus, satu bungkus keripik tahu, serta lima butir buah kelengkeng. Sejumlah wali murid menilai komposisi tersebut belum mencerminkan konsep “bergizi” yang menjadi ruh program nasional tersebut.
Ketua Komite SMAN 1 Kota Blitar, Sodiq Asrifin, menyatakan pihaknya menerima berbagai keluhan dari orang tua siswa.
“Kami menyayangkan menu hari ini. Secara pandangan kami, kualitas dan nilainya belum mencerminkan Rp 10 ribu. Keluhan seperti ini juga bukan pertama kali muncul,” ujarnya.
Menurut Sodiq, pihak sekolah sebelumnya telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada penyedia, namun belum mendapat respons yang memadai. Karena itu, komite berencana mengirimkan surat resmi sebagai bentuk keberatan tertulis.
Keluhan serupa disampaikan Agus, salah satu wali murid. Ia mengaku terdapat siswa yang menerima paket tidak lengkap.
“Bahkan ada anak yang tidak mendapatkan keripik tahu. Ini tentu menjadi perhatian karena menyangkut hak siswa,” katanya.
Di sisi lain, pihak mitra dapur SPPG Tlumpu, Mada Mahesa, membantah tudingan bahwa nilai menu tidak sesuai. Ia merinci harga komponen makanan: roti bun Rp 2.500, chicken katsu dan saus Rp 4.000, keripik tahu Rp 1.500, serta kelengkeng Rp 2.000.
“Jika ditotal, nilainya Rp 10 ribu,” tegasnya.
Asisten Lapangan SPPG Tlumpu, Dimas Aryo Pamungkas, mengakui adanya keluhan dan menyampaikan permohonan maaf atas menu yang dinilai kurang sesuai.
“Kami meminta maaf atas keluhan hari ini. Ke depan akan kami evaluasi dan lakukan perbaikan,” ujarnya.
Polemik tak berhenti pada menu. Informasi yang diperoleh menyebutkan dapur SPPG Tlumpu yang beroperasi sejak Oktober 2025 dan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ternyata masih dalam proses penyesuaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar operasional prosedur BGN.
Mada Mahesa mengakui IPAL sebelumnya belum sesuai ketentuan, sejak dapur beroperasi Oktober 2025 silam.
“IPAL yang awal memang perlu diperbaiki. Sebelumnya tiga chamber, sekarang sedang dibangun sesuai SOP BGN,” jelasnya.
Selama ini, pengelolaan limbah dilakukan melalui penyedotan berkala setiap dua minggu hingga satu bulan.
Dalam konteks dapur produksi massal yang melayani sekitar 3.700 porsi per hari, aspek sanitasi dan pengolahan limbah menjadi krusial. IPAL bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian integral dari standar keamanan pangan dan perlindungan lingkungan.
Program MBG dirancang sebagai investasi gizi bagi pelajar. Karena itu, transparansi komposisi menu, akuntabilitas nilai anggaran, serta kepatuhan terhadap standar sanitasi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di tingkat pengawasan program mengenai evaluasi atas dapur penyedia tersebut. (*)
