Kepemimpinan di ruang publik selalu menyisakan tafsir. Apa yang dilakukan pemimpin, sekecil apa pun, akan dibaca, ditimbang, bahkan diperdebatkan oleh masyarakat.
Belakangan, perhatian warga Kota Blitar tertuju pada dua gaya yang berbeda namun sama-sama mencuri sorotan. Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memilih bersepeda menuju kantor sebagai simbol efisiensi dan kesederhanaan.
Sementara Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba tampil dengan pendekatan lain, memanfaatkan becak listrik yang dikaitkan dengan upaya pemberdayaan.
Dua gestur ini, jika dilihat sepintas, mengandung pesan positif. Ada semangat penghematan, ada pula narasi keberpihakan. Namun dalam ruang persepsi publik, simbol tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibandingkan dengan realitas yang dirasakan sehari-hari.
Di titik inilah publik mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana simbol tersebut berbanding lurus dengan substansi kebijakan?
Sebab, di luar sorotan tersebut, pekerjaan rumah Kota Blitar masih cukup panjang. Isu ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga outsourcing, masih membutuhkan kejelasan arah. Peluang kerja bagi masyarakat juga belum sepenuhnya terbuka lebar.
Di sektor kesehatan, ekspektasi terhadap layanan yang prima terus meningkat, sementara di bidang pendidikan, transparansi dan akuntabilitas masih menjadi harapan bersama.
Belum lagi persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan secara tuntas. Beberapa proyek yang mangkrak menjadi penanda bahwa tata kelola pembangunan masih perlu diperkuat, tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam eksekusi.
Seperti contoh sederhana pembangunan jembatan yang putus di Jalan Gotong Royong sampai tulisan ini dibuat juga masih belum ada kelanjutannya.
Dalam konteks tersebut, publik sesungguhnya tidak menolak simbol. Namun masyarakat membutuhkan konsistensi. Efisiensi, misalnya, tidak cukup dimaknai sebagai perubahan cara berangkat ke kantor, melainkan harus tercermin dalam keseluruhan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan prioritas warga.
Di sisi lain, perlu diakui bahwa fasilitas yang melekat pada jabatan kepala daerah merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk mendukung efektivitas kerja. Penggunaannya yang tepat justru menjadi bagian dari tanggung jawab, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya.
Karena itu, pendekatan yang lebih proporsional menjadi penting. Simbol tetap bisa hadir sebagai pesan moral, namun tidak boleh menggeser fungsi utama kepemimpinan: memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan pembangunan bergerak sesuai arah yang dijanjikan.
Masyarakat Kota Blitar tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Realisasi janji politik secara bertahap, meskipun belum sempurna, sudah menjadi indikator keseriusan. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan, bukan sekadar momentum.
Lebih dari itu, publik juga berharap adanya harmoni di antara pimpinan daerah. Sinergi antara wali kota dan wakil wali kota bukan hanya soal etika politik, tetapi juga fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Pada akhirnya, kepemimpinan akan selalu diukur dari dampaknya. Bukan dari seberapa kuat simbol yang ditampilkan, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
Di tengah arus informasi yang kian cepat, satu hal tetap tidak berubah: publik lebih percaya pada kerja yang konsisten daripada narasi yang berulang.
Kota Blitar membutuhkan keduanya arah yang jelas dan langkah yang nyata.
*) Prawoto Sadewo merupakan Ketua SMSI Blitar Raya
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
