KETIK, SURABAYA – Di tengah fokus pemerintah untuk menggenjot produksi komoditas pangan, komoditas pertanian lain ternyata tengah menghadapi tantangan yang cukup pelik. Seperti kakao misalnya yang merupakan bahan baku coklat.
Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Akbar Arofatullah mengungkapkan, perkebunan kakao nasional dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih tegas dan terarah untuk keluar dari tren penurunan produktivitas yang berlangsung dalam satu dekade terakhir. Meski luas areal tanam kakao Indonesia masih besar, kinerja produksi terus melemah akibat tanaman menua, rendahnya peremajaan, serta persoalan hama dan penyakit.
Data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi kakao nasional mengalami penurunan sejak 2015. Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat produktivitas kakao Indonesia hanya berkisar 500–700 kilogram per hektare per tahun, tertinggal dari negara produsen utama seperti Ghana yang mampu mencapai 800–1.000 kilogram per hektare.
Akbar menilai rendahnya produktivitas mencerminkan lemahnya kebijakan di tingkat hulu. “Masalah utamanya bukan luas lahan, tetapi produktivitas yang rendah akibat tekanan hama dan penyakit,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu, 9 Januari 2026.
Ia menyebut penggerek buah kakao (PBK) dan vascular streak dieback (VSD) sebagai penyebab utama penurunan hasil. PBK merusak buah secara langsung, sedangkan VSD menyebabkan kematian bertahap pada batang dan daun, sehingga menekan produksi secara signifikan.
Meski berbagai pendekatan pengendalian telah dikembangkan, termasuk penggunaan fungisida dan insektisida hayati, Akbar menilai kebijakan pengendalian hama tidak akan efektif tanpa program peremajaan berbasis bibit unggul yang terstruktur dan masif.
Menurutnya, penggunaan bibit asalan yang masih luas di tingkat petani mencerminkan lemahnya sistem regulasi dan distribusi bahan tanam. “Bibit unggul harus menjadi kebijakan utama. Tanpa bahan tanam yang kuat, intervensi lain tidak akan maksimal,” kata Akbar.
Ia menegaskan, bibit unggul tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat umur berbuah, menyeragamkan pertumbuhan, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap PBK dan VSD. Dampaknya, risiko gagal panen menurun dan ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dapat dikurangi.
Kebijakan bibit juga berimplikasi langsung pada kualitas pascapanen. Perbedaan varietas menentukan ukuran biji, kandungan lemak, dan potensi pembentukan cita rasa setelah fermentasi. Karena itu, menurut Akbar, pemilihan varietas unggul harus terintegrasi dengan kebijakan peningkatan mutu kakao nasional.
Masalah produktivitas dan kualitas, lanjutnya, tidak hanya terjadi di perkebunan rakyat, tetapi juga di perkebunan skala besar yang belum menjalankan peremajaan secara konsisten. Banyak kebun tua masih dipertahankan tanpa pembaruan varietas unggul, sehingga produktivitas stagnan meski dikelola secara profesional.
Akibat kondisi tersebut, Indonesia tertinggal dari Ghana dan Pantai Gading, yang berhasil menjaga mutu dan konsistensi pasokan dalam volume besar. “Industri pengolahan global lebih memilih kakao Afrika karena kualitasnya stabil dan pasokannya terjamin,” ujarnya.
Akbar menilai, salah satu tantangan kebijakan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas dalam skala besar. “Mengirim satu atau dua ton relatif mudah. Tapi ratusan ton dengan mutu seragam membutuhkan sistem yang kuat dari kebun hingga pascapanen,” katanya.
Ia juga menyoroti masih dominannya ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji tidak terfermentasi, yang menyebabkan variasi mutu tinggi dari sisi keasaman, cita rasa, dan profil aroma. Praktik ini dinilai menunjukkan lemahnya kebijakan pascapanen dan standardisasi mutu.
Sebagai bagian dari solusi, UGM saat ini mengembangkan riset kolaboratif dengan Fuji Oil Jepang untuk menghasilkan kakao Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan industri global, khususnya sebagai bahan baku cocoa powder. Riset ini mencakup seleksi varietas, teknik budidaya, hingga optimasi fermentasi.
“Karakter kakao Indonesia cenderung asam. Kami meneliti varietas dan fermentasi yang bisa menurunkan keasaman agar sesuai standar industri,” jelas Akbar.
Penelitian tersebut dilakukan bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) dan kelompok tani di Cilacap, melalui pengembangan pilot plantation seluas puluhan hektare yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Ke depan, Akbar menilai pembenahan kakao nasional harus dilakukan melalui kebijakan terpadu, mulai dari peremajaan kebun berbasis bibit unggul, pengendalian hama berkelanjutan, hingga standarisasi pascapanen dan penguatan rantai pasok.
“Stabilitas harga dan daya saing global tidak akan tercapai tanpa fondasi kuat di kebun. Kebijakan harus dimulai dari bibit, budidaya yang benar, dan kualitas yang konsisten,”pungkasnya. (*)
