KETIK, ACEH SINGKIL – Pengamat muda politik Aceh Singkil, mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk membatalkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 sampai 26 November 2025 di Pulau Banyak.
Rahman, SH, menyampaikan bahwa secara prinsip kegiatan Bimtek, pelatihan, dan penyuluhan bagi perangkat desa memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta pengetahuan dalam pengelolaan dana desa.
Kegiatan tersebut seharusnya mampu melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan perekonomian masyarakat desa.
Namun, menurut hasil temuan di lapangan, pelaksanaan Bimtek di Aceh Singkil justru tidak memberikan dampak signifikan bagi perkembangan desa.
“Setiap tahun perangkat desa mengikuti Bimtek, 3 hingga 5 kali, tetapi hasilnya tidak terlihat. Kegiatan ini justru lebih mirip seperti ajang ‘bancakan’,” kata Rahman, Jumat, 21 November 2025.
Ia menilai kegiatan tersebut diduga dimanfaatkan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sehingga setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, katanya.
"Ironisnya, kita menemukan adanya instruksi kepada ibu PKK, para geuchik/kepala kampong, serta kader Posyandu se-kabupaten Aceh Singkil untuk mengutus dua orang peserta untuk mengikuti Bimtek," jelasnya.
Acara ini mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan TP Posyandu dalam Menangani Stunting” yang digagas oleh lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PUSBANGPAN).
Kegiatan tersebut, tambahnya dibebankan biaya sebesar Rp4.000.000 per orang, sehingga total anggaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Ia menilai kegiatan ini terkesan dipaksakan dan sangat boros. Semestinya pelatihan tersebut dilaksanakan di Singkil saja tanpa harus memobilisasi peserta ke Pulau Banyak, sehingga pembiayaan dapat diminimalisir.
“Ini semakin menguatkan dugaan kami bahwa ada upaya memperkaya diri atau kelompok dengan dalih melaksanakan Bimtek,” ujar Dalian Bancin, dari LSM Cokro Prawiro Nusantoro (LSM CPN) menimpali.
Rahman, kembali menyerukan agar Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan kegiatan tersebut demi melindungi keuangan daerah dan memastikan program pelatihan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (*)
