KETIK, PACITAN – Makanan Bergizi (MBG) yang diberikan kepada peserta didik berpotensi dipermainkan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pacitan, Imam Sodiqin, mengingatkan SPPG setempat agar tidak mengurangi porsi maupun kualitas hidangan demi keuntungan lebih.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi yang disiapkan pemerintah sejatinya telah melalui perhitungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak sekolah setiap hari.
Karena itu, ia meminta pelaksana di lapangan tidak bermain-main dengan bahan baku makanan.
“Anggaran itu sudah dihitung agar anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Jangan sampai ada yang mengurangi bahan atau bahkan melakukan markup pembelanjaan,” kata Imam, Rabu, 26 Januari 2026.
Selain soal porsi, Imam juga meminta SPPG serius memantau kualitas makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.
Ia mengingatkan agar tidak sampai terjadi kasus makanan basi, keracunan, atau persoalan lain yang justru merugikan peserta didik.
“Bukan hanya soal jumlah, kualitas juga harus diawasi. Jangan sampai ada makanan basi, keracunan, atau hal-hal yang membahayakan kesehatan siswa,” ucapnya.
Menurutnya, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar pelajar.
Jika porsi atau mutu makanan dikurangi, tujuan utama program tersebut dikhawatirkan tidak tercapai.
“MBG ini bertujuan meningkatkan gizi, kesehatan dan konsentrasi belajar. Jangan sampai porsi maupun kualitas makanan dikorbankan,” ujarnya.
Imam juga menyinggung potensi penyimpangan yang bisa muncul apabila pengawasan lemah.
Ia berpandangan, pengawalan program MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak.
“Pengawasan harus dilakukan bersama-sama. Organisasi pelajar, sekolah, dan masyarakat bisa ikut mengawasi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” ajaknya.
PC IPNU Pacitan menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG di lapangan.
Ia berharap SPPG menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta membuka ruang evaluasi rutin agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami siap ikut mengawal. Jangan sampai ada pengurangan porsi yang merugikan pelajar,” pungkas Imam.(*)
