KETIK, HALMAHERA SELATAN – Menjelang Idul Fitri 2026, perhatian Pemerintah Daerah dan otoritas moneter di Maluku Utara kembali tertuju pada stabilitas harga pangan.
Momentum hari raya hampir selalu diiringi meningkatnya konsumsi masyarakat, yang kerap memicu tekanan inflasi di berbagai daerah.
Situasi itu menjadi pokok pembahasan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara di Aula Kantor Bupati Rabu 11 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Halsel Hasan Ali Bassam, dihadiri Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Daerah, otoritas moneter, lembaga perbankan, hingga unsur distribusi pangan.
Forum ini dimaksudkan untuk membaca pergerakan harga kebutuhan pokok sekaligus merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi inflasi daerah menjelang Lebaran.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH), sebuah instrumen pemantauan yang digunakan untuk melihat dinamika harga komoditas pangan di pasar secara berkala.
Bupati Bassam Kasuba mengatakan, berdasarkan pemantauan indeks tersebut, kondisi harga bahan pokok di wilayahnya mulai menunjukkan kecenderungan stabil.
“Berdasarkan pemantauan dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH), harga bahan pokok saat ini cenderung menurun karena ketersediaan stok yang cukup memadai,” ujar Bassam.
Menurut Bassam, pada akhir 2025 hingga awal 2026 sempat terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Namun dalam beberapa pekan terakhir, tekanan harga mulai mereda seiring membaiknya pasokan logistik serta ketersediaan bahan pokok di pasar.
Sebagian besar kebutuhan pangan di Halmahera Selatan masih dipasok dari luar daerah, seperti Manado dan Surabaya. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan, pengendalian inflasi daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, otoritas moneter, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rantai distribusi pangan.
Menurut Handi, forum TPID menjadi ruang strategis untuk memastikan berbagai langkah pengendalian inflasi dapat berjalan secara terkoordinasi.
“Koordinasi yang kuat melalui TPID menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujar Handi.
Dalam forum tersebut, berbagai langkah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, mulai dari pemantauan harga secara berkala, penguatan distribusi bahan pangan, hingga intervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu.
Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan itu juga menyoroti percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui TP2DD. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat sistem ekonomi daerah.
Bassam mengatakan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga semata, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi masyarakat, terutama menjelang momentum hari raya.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik ekonomi. Stabilitas harga sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika aktivitas konsumsi meningkat menjelang hari raya,” ujar Bassam.
Oleh karena itu Bassam bilang, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta distribusi berjalan lancar hingga Idul Fitri tiba.
“Melalui koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder, kita ingin memastikan pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap stabil bagi masyarakat,” tandas Bassam.
