KETIK, TUBAN – Sejak kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten, mulai periode 2020–2024 hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan slogan “Bangun Desa Noto Kota” yang menjadi ikon kepemimpinan Mas Lindra.
Slogan ini bukan sekadar tagline. Pemerintah ingin mendorong pembangunan dan kemajuan desa agar lebih sejahtera, sekaligus mengatur kota agar nyaman dan layak huni bagi masyarakat. Bukti nyatanya terlihat dari peningkatan sarana dan prasarana, terutama pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala. Minimnya pengawasan, rendahnya etos kerja konsultan maupun dinas terkait, serta pengawasan aparat penegak hukum yang terbatas membuat beberapa proyek pembangunan daerah yang dibiayai APBD Tuban belum berjalan optimal.
Kondisi ini membuka celah bagi rekanan atau kontraktor untuk bekerja ala kadarnya, terutama di wilayah terpencil atau pelosok Tuban. Beberapa pelaksana proyek terlihat memanfaatkan situasi ini dengan pengerjaan seadanya.
Bukti nyata terlihat dari sejumlah unit pembangunan yang baru selesai dan berusia kurang dari setahun, namun sudah mengalami kerusakan bahkan jebol di beberapa titik. Hal ini diduga disebabkan oleh kualitas material yang buruk atau tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Contohnya, pada proyek peningkatan jalan dan pembangunan tembok penahan tanah di ruas jalan poros desa Mander–Plajan, Kecamatan Tambakboyo.
Pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban antara Juli hingga November 2024 ini kini sudah mengalami kerusakan.
Informasi yang beredar menyebutkan, pembangunan jalan senilai Rp 1,1 miliar dari APBD 2024 dikerjakan oleh PT Era Jaya Bersama, namun identitas lengkap dan alamat kantor rekanan ini tidak diketahui.
Salah seorang petani setempat, Jono, mengaku tidak tahu sejak kapan jalan tersebut mulai jebol atau rusak. Pasalnya, ruas jalan poros desa Mander–Plajan berada jauh dari keramaian dan perhatian pejabat kota Tuban, sehingga kerusakannya baru terlihat belakangan.
"Boten ngertos pak (tidak tahu pak), rusaknya sudah lama sehingga ditanam pohon sebagai petanda rusaknya cor jalan tersebut," ungkap Jono saat akan menuju ladangnya.
Berbeda dengan pengalaman Jono, Wahyudi sebagai pengguna jalan infrastruktur di Kabupaten Tuban awalnya merasa bangga melihat geliat pembangunan jalan di sudut-sudut desa maupun jalur alternatif yang dibiayai APBD.
Namun, kebanggaannya berubah menjadi kekecewaan karena material yang digunakan buruk, sehingga jalan yang baru dinikmatinya setahun lalu kini sudah kembali rusak.
"Kami sebagai warga biasa, merasa senang atas dibangunnya jalan ini. Tapi sayangnya baru setahun sudah pada rusak keluar material batu kerikilnya,” kata Wahyudi di lokasi kala bertemu awak media ini.
Lucunya, saat awak media menelusuri ruas jalan Mander-Plajan, selain menemukan proyek TPT tahun 2024 yang jebol di beberapa titik, terlihat juga paket DAK tahun 2023 untuk pembangunan prasarana pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tuban.
Papan informasi proyek dipasang di pohon jati, tapi hasil pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani nyatanya hampir tak terlihat. (*)
