DPRD Tuban Desak BGN Bentuk Pengawas Independen Usai Carut Marut MBG di Awal Ramadan

KETIK, TUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban selama Ramadan 1447 H mendapat sorotan dari masyarakat. Berbagai keluhan yang beredar di media sosial mendorong desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera membentuk tim pengawas independen untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

Sejumlah wali murid menyampaikan kekecewaan terhadap kualitas makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari unggahan yang beredar, terlihat menu yang dinilai kurang layak, mulai dari produk kemasan pabrikan hingga buah dengan kondisi tidak segar.

Kritik juga muncul terkait standar porsi makanan senilai Rp10 ribu untuk porsi besar dan Rp8 ribu untuk porsi kecil. Selain itu, mekanisme pembagian paket rapelan tiga atau enam hari bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) turut dipersoalkan dan diduga mengandung unsur maladministrasi.

Salah seorang wali murid berinisial NN menilai pembagian menu selama Ramadan kurang efisien bagi siswa yang sedang belajar berpuasa. Ia mengaku menu berupa kurma dan roti yang dibagikan justru menumpuk dan tidak termanfaatkan secara optimal.

"Kesannya dapur memaksakan beli menu Ramadan kepada siswa. Harusnya, selama Ramadan bisa diwujudkan uang agar lebih efisien, atau untuk menabung, juga bisa anak-anak membeli sendiri menu buka puasa pakai uang tersebut," ujar NN.

Menu keringan MBG Ramadan di wilayah kabupaten Tuban, Kamis 26 Februari 2026 (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)

Ia menambahkan, skema tersebut dinilai dapat memberi dampak positif bagi pedagang takjil lokal apabila mekanismenya lebih fleksibel. Menurutnya, SPPG cukup memberikan jadwal menu tanpa harus mendistribusikan paket sekaligus dalam jumlah banyak.

NN juga menyoroti adanya perbedaan menu enam hari yang diterima masing-masing kelompok penerima manfaat.

"Ya sih, sebagian Netizen lihat jadwal menu diunggah beberapa akun SPPG. Tetapi, ini bila diamati lebih teliti menu 6 hari tersebut berbeda di penerima manfaat. Kan ini aneh. Sudah ada perencanaan pengawas Gizi tiba-tiba menu tidak ada di luar jadwal. Ini faktor apa? bahan baku, atau tekanan mitra dapur, kita tidak tahu pasti," ujarnya.

Senada dengan keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyatakan distribusi MBG sebelum dan selama Ramadan dinilai belum memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN pusat. Ia menilai pengawasan di tingkat kabupaten dan kecamatan perlu diperkuat.

Menu MBG Ramadan di Kecamatan Rengel, Kamis 26 Februari 2026 (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)

"Ini tidak hanya mengecewakan, tapi juga tidak adil bagi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita (B3) yang seharusnya mendapat asupan gizi terbaik. Kami di DPRD akan meminta klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga pelaksana MBG di tingkat kabupaten," imbuhnya.

Ia menilai lemahnya pengawasan membuat pelaksanaan program belum berjalan maksimal, padahal MBG merupakan program strategis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Kasihan bapak presiden kalau seperti ini terus begini, program MBG ini tujuannya sangat mulia, tapi dibuat main-main sama pelaksana MBG. Ini penghinaan besar terhadap bapak presiden karena yang akhirnya dicaci maki justru bapak presiden," sambungnya.

Berdasarkan informasi di lapangan, pengelolaan sejumlah dapur SPPG di Tuban disebut melibatkan kader partai politik.

"Kebanyakan mitra SPPG itu kader. Beliau harusnya bisa menjaga nama baik bapak presiden," tukasnya.

Masyarakat kini berharap BGN segera mengambil langkah evaluasi dan penertiban agar pelaksanaan MBG di Tuban kembali sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan status gizi anak, menekan angka stunting, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelaku UMKM pangan. (*)