KETIK, BLITAR – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus refleksi satu tahun Pemerintahan Kota Blitar, digelar Diskusi Terbuka bertajuk “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar, Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan” di Area Museum PETA, Minggu 1 Maret 2026 malam.
Kegiatan yang dikemas dalam konsep Ngopi Ramadan (Ngobrol Gagasan dan Opini Publik Inklusif) bersama Wali Kota Blitar ini dihadiri perwakilan kepala OPD, instansi, awak media, LSM, influencer hingga tokoh masyarakat.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun kepemimpinannya bersama jajaran.
“Terima kasih untuk semua OPD dan instansi terkait. Dalam satu tahun pemerintahan ini kita mendapat 70 penghargaan ya, dan saya mendapat teman OPD yang kapabel dalam tata kelola pemerintahan, itu menjadi kebanggaan saya sebagai kepala daerah,” ujarnya kepada awak media seusai kegiatan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, media, dan pegiat sosial yang hadir dalam forum tersebut.
“Terima kasih juga untuk semua masyarakat yang telah hadir, awak media dan pegiat sosial lainnya dalam kegiatan yang sangat baik ini yang bisa sebagai evaluasi dan catatan dari banyak pihak untuk kami selalu berbenah demi Kota Blitar yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam refleksi tersebut, Mas Ibin mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran.
“Hampir 80 persen APBD kita dipangkas, itu sangat berat bagi kami, sehingga banyak layanan yang nanti akan dipangkas,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah program yang terdampak efisiensi anggaran.
“Seperti momen Ramadan ini biasanya ada bingkisan untuk pekerja di Kota Blitar itu juga sekarang tidak ada, yang biasanya mendapat bantuan beras Rastrada juga tinggal separo penerimanya, lalu program yang langsung menyentuh masyarakat seperti Karya Mas juga tinggal separo. Namun saya pastikan hal tersebut tidak mengganggu pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Mas Ibin pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat.
“Jika ada hal kurang nyaman kami selaku pemerintah Kota Blitar meminta maaf ke seluruh pihak, karena memang keterbatasan anggaran,” ucapnya.
Meski dihimpit efisiensi, Pemkot Blitar mengarahkan kompensasi pemangkasan anggaran untuk program strategis jangka panjang.
“Namun justru kompensasi atas pemangkasan ini akan kita arahkan untuk sesuatu hal di masa depan seperti pendidikan, lalu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, akan banyak program-program yang merupakan investasi jangka panjang guna mendongkrak PAD,” terang Mas Ibin.
Ia menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu tumpuan utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu catatan untuk pertumbuhan PAD salah satunya adalah rumah sakit karena sumber pendapatan terbesar kita dari jasa termasuk rumah sakit, kesehatan jadi tumpuan utama kita untuk PAD,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Blitar juga akan mendorong digitalisasi layanan untuk meningkatkan pendapatan.
“Kita juga akan mendorong digitalisasi untuk mendongkrak PAD seperti e-parkir di fasilitas pemerintah,” katanya.
Mas Ibin optimistis PAD Kota Blitar tetap tumbuh dalam dua tahun ke depan..“Namun tetap kita harapkan 2026-2027 nanti PAD kita akan tetap naik dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Sektor jasa pariwisata juga akan dimaksimalkan, terutama dari perhotelan dan restoran yang menunjukkan tren kenaikan.
“Akan kita maksimalkan juga sektor jasa-jasa pariwisata yang telah naik dari tahun sebelumnya seperti dari perhotelan dan restoran,” jelasnya.
Terkait efisiensi, Mas Ibin memaparkan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan (Tukin).
“Untuk target efisiensi pemotongan Tukin, kemarin P3K sudah kita potong 50 persen ya, tahun ini Tukin PNS dipangkas 15 persen. Infonya tahun depan maksimal belanja pegawai 30 persen ya, namun tata kelola kita akan tetap mengikuti tata kelola dari pusat,” paparnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Blitar mampu menghemat anggaran cukup signifikan.
“Dengan memotong 15 persen itu kita bisa menghemat kurang lebih 26 miliar termasuk dari P3K, untuk barang dan jasa termasuk jasa THL sekitar 76 miliar, karena kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran 126 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian fiskal. “126 miliar itu nyarinya dari mana? Ya gini semua kita sisir seperti itu, ya memang karena ini dampak efisiensi,” tegasnya.
Meski berat, Mas Ibin memastikan kebijakan tersebut diarahkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi kita untuk mendanai program-program yang berdampak langsung dan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung ya, itu harapan kami,” pungkas Mas Ibin.(*)
