KETIK, PEKALONGAN – Upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kota Pekalongan terus diperkuat oleh Dewan Pendidikan melalui Program Jaring Aspirasi yang kembali digelar pada tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog.
Dalam hal ini antara Dewan Pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat, penyelenggara pendidikan, komite sekolah, hingga pengawas sekolah.
Wakil Ketua I Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, H.M. Maskur Sudja, menjelaskan bahwa, program Jaring Aspirasi merupakan bagian dari komitmen Dewan Pendidikan dalam mengumpulkan masukan langsung dari lapangan terkait berbagai persoalan pendidikan di daerah.
Menurutnya, kehadiran unsur organisasi masyarakat, Forum Komite, pengawas sekolah, dan stakeholder lain sangat penting untuk memastikan arah pengembangan pendidikan tetap berjalan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program jaring aspirasi ini menjadi salah satu program di mana kegiatan ini mengundang stakeholder dari unsur Muhammadiyah, Forum Komite, pengawas, dan lainnya untuk melihat dan menjaring aspirasi bagi Dewan Pendidikan agar pendidikan di Kota Pekalongan berkembang dan berkeadilan,” terang Maskur.
Ia berharap, berbagai masukan yang muncul dari forum ini dapat dipetakan dan diselesaikan bersama sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang nyata.
"Mudah-mudahan input dari permasalahan yang ada di pendidikan bisa dipecahkan bersama agar pendidikan di Kota Pekalongan bisa lebih maju dan berkembang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Aris Supriyanto, menuturkan bahwa, program ini menjadi salah satu kegiatan unggulan Dewan Pendidikan di tahun 2025.
Menurutnya, forum jaring aspirasi tahun ini menghadirkan peserta lebih luas dan membahas aspek pembangunan pendidikan yang lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Pada sesi ini kita mencoba menjaring aspirasi para stakeholder pendidikan. Di dalamnya ada para pelaku pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengelola yayasan, organisasi profesi, pemerhati pendidikan, dan komite. Semuanya bersama-sama memberikan masukan bagaimana pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan ini bisa dilaksanakan supaya misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tercapai secara maksimal, khususnya dalam layanan pendidikan dan pemerataan akses,” jelas Aris.
Aris juga menyampaikan bahwa, pada periode sebelumnya, hampir seluruh aspirasi yang dihimpun berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
Ia mencontohkan salah satu rekomendasi terkait pemberdayaan komite sekolah yang mampu diterapkan secara luas setelah mendapat persetujuan Wali Kota dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
“Iya, Saya katakan hampir 100% terealisasi. Dulu kita hanya membahas satu aspek. Kali ini ada lima aspek sekaligus, terkait pemerataan akses layanan pendidikan, mutu pendidikan, peran komite dan kerja sama, serta penguatan kualitas layanan. Tentu ini tidak mudah, tetapi niat kita adalah menjaring semaksimal mungkin seluruh masukan,” ungkapnya.
Ia menyebut, salah satu isu penting yang menjadi sorotan tahun ini adalah penyesuaian terhadap regulasi baru terkait wajah dinas 13 tahun, di mana pendidikan 13 tahun mencakup PAUD hingga pra-SD. Kebijakan ini mendorong kebutuhan perbaikan layanan PAUD dan TK agar lebih terintegrasi dan berkualitas.
“Ini juga menjadi konsentrasi pemerintah kota, bagaimana pembenahan PAUD karena 13 tahun itu plus 1 tahun pra-SD. Artinya, penanganan TK dan PAUD ini membutuhkan keseriusan di Kota Pekalongan,” tegas Aris.
Dengan melibatkan berbagai pihak, pihaknya berharap hasil forum jaring aspirasi tahun 2025 dapat menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi pendidikan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
"Program ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas demi tercapainya pendidikan yang maju, merata, dan berkeadilan di Kota Pekalongan," tukasnya. (*)
