KETIK, SLEMAN – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perombakan total pada strategi komunikasi dan kualitas pelayanan publik mereka.
Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), serta seluruh pemangku kepentingan dan pimpinan OPD pada Senin, 9 Februari 2026, Harda menekankan bahwa Sleman memiliki tingkat sensitivitas digital yang ekstrem.
Menurut Bupati Harda, karakter wilayahnya yang didominasi kaum terpelajar dan mahasiswa membuat setiap isu pelayanan publik, sekecil apa pun, berpotensi menjadi "bola salju" yang menggulung reputasi institusi jika tidak dikelola dengan baik.
Kekhawatiran Bupati Sleman ini didasari pada data analisis media yang menunjukkan Sleman sering menjadi pusat perhatian nasional dengan sentimen negatif mencapai 69 persen terkait isu-isu pelayanan publik. Berdasarkan grafik ekspos media, platform X menjadi ruang utama pembentukan opini publik, di mana isu lokal seperti masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat dengan cepat meluas.
Bupati Harda menegaskan fenomena ini dengan menyatakan bahwa sebuah isu biasanya menjadi viral bukan karena masalahnya besar, melainkan karena warga merasa terhubung secara emosional dan merasa tidak didengar oleh pemerintah.
Sebagai solusinya, Bupati Sleman Harda Kiswaya menetapkan protokol respons keluhan warga dalam waktu kurang dari satu jam dengan prinsip empati dulu dan diikuti dengan keakuratan data.
Masih menurut Harda, pemerintah diwajibkan menunjukkan keberpihakan pada warga sebelum menyodorkan penjelasan teknis yang kerap dianggap sebagai upaya pembelaan diri.
Selain itu pimpinan OPD juga diingatkan untuk tidak bersikap defensif terhadap akun-akun komunitas lokal atau aggregator yang memiliki pengaruh kuat di media sosial guna menjaga kondusivitas informasi.
Dalam rakorpim tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya menekankan tujuh arahan sebagai pedoman kerja pimpinan OPD untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola birokrasi. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran, Bagian Organisasi harus tetap mampu mengoordinasikan perbaikan pelayanan publik, sementara seluruh kebijakan antar-OPD wajib bersinergi karena berasal dari satu pintu Pemerintah Kabupaten Sleman.
Harda juga menuntut terwujudnya transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan di setiap dinas tanpa kecuali. Aspek kinerja dan sumber daya manusia turut menjadi sorotan utama.
Penilaian kinerja perangkat daerah kini akan berkaitan langsung dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), di mana seluruh kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan perencanaan awal.
Selain itu, penilaian kinerja terhadap bawahan, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus dilakukan secara objektif dengan BKPP sebagai koordinator, serta mewajibkan seluruh kepala OPD membudayakan penilaian kerja yang berbasis pada data dan fakta lapangan.
Harda menutup arahannya dengan menekankan pentingnya ketertiban dokumen internal untuk menghindari kebocoran informasi yang berisiko memicu sengketa hukum bagi pimpinan. Ia meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilibatkan sejak awal dalam setiap pengambilan kebijakan agar tidak hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran saat masalah sudah terlanjur viral.
"Libatkan PPID sejak awal, tertibkan dokumen internal, dan terapkan satu pintu komunikasi. Jika dokumen aman dan pimpinan aman, maka institusi akan aman," pesan Harda dalam arahannya. (*)
