KETIK, HALMAHERA SELATAN – Di tengah hamparan laut biru, sebuah perahu bermesin tempel melaju perlahan dari Laiwui menuju Desa Suasangaji.
Ombak kecil menggoyang badan perahu, sementara angin laut menerpa wajah para penumpang.
Di atas perahu itulah, Rabu, 4 Februari 2026, Abdul Muhammad, tokoh masyarakat Obi Latu, membuka realitas kehidupan warga di Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
Bagi masyarakat Obi Barat, perjalanan laut bukan sekadar rutinitas harian, melainkan urat nadi kehidupan.
Transportasi laut menjadi satu-satunya jalur utama yang menghubungkan warga dengan aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Kalau laut terganggu, semua ikut lumpuh. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, semuanya bergantung pada jalur ini,” kata Abdul.
Wilayah Obi Latu merupakan daerah kepulauan yang terpisah dari pusat pemerintahan kabupaten.
Kondisi geografis tersebut membuat masyarakat sangat bergantung pada perahu katinting dan perahu bermesin gantung untuk menjual hasil tangkapan, berbelanja kebutuhan pokok, serta mengakses layanan dasar.
Namun keterbatasan sarana keselamatan membuat aktivitas itu penuh risiko.
“Belum semua perahu dilengkapi pelampung, alat komunikasi, atau standar keselamatan. Padahal cuaca laut bisa berubah sangat cepat,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pembangunan transportasi laut yang aman dan terjangkau sebagai bagian dari pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Masalah distribusi barang juga menjadi persoalan serius. Jarak yang jauh dari pusat distribusi membuat harga kebutuhan pokok di Obi Latu melambung.
Beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan harian lainnya dijual jauh lebih mahal dibandingkan wilayah daratan.
“Semua barang datang lewat laut. Kalau ongkos naik, harga ikut naik. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil,” ungkap Abdul.
Selain ekonomi, akses layanan kesehatan menjadi tantangan lain. Meski fasilitas kesehatan tersedia di wilayah Obi induk, tidak semua warga mampu menjangkaunya.
Selain biaya pengobatan, warga harus menanggung ongkos transportasi laut dan kebutuhan hidup selama berada di luar desa.
“Banyak yang sakit, tapi memilih diam di rumah. Bukan karena tidak mau berobat, tapi karena tidak mampu,” katanya.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit tidak tertangani dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Abdul menilai, layanan kesehatan di wilayah kepulauan perlu diperkuat dengan skema jemput pasien, klinik keliling, serta subsidi transportasi medis.
Di balik keterbatasan itu, Obi Latu menyimpan potensi sumber daya alam, salah satunya emas.
Sejumlah warga menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat sebagai alternatif di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan. Namun persoalan perizinan dan regulasi membuat posisi warga serba sulit.
“Kami hanya ingin bekerja di tanah sendiri. Tapi aturan sering membuat kami bingung. Kalau ikut aturan, susah hidup. Kalau tidak ikut, kami salah,” ujar Abdul.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Keterbatasan ekonomi juga berdampak langsung pada pendidikan anak-anak. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, hingga akses internet menjadi hambatan.
Sebagian anak bahkan harus membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau ekonomi keluarga lemah, pendidikan anak ikut terganggu. Ini yang kami khawatirkan,” ucapnya.
Abdul menegaskan, masyarakat Obi Latu tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya berharap pelayanan dasar yang layak, mulai dari transportasi laut yang aman, harga barang yang stabil, layanan kesehatan yang terjangkau, hingga pengelolaan potensi alam yang adil.
“Kami ingin hidup normal seperti masyarakat lain. Aman bepergian, terjangkau berobat, dan bisa menyekolahkan anak dengan tenang,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dan pusat melihat Obi Latu bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan bagian penting dari pembangunan nasional.
“Kalau wilayah kita kuat, tentu daerah juga kuat. Kami hanya minta kesempatan yang sama,” pungkas Abdul.(*)
