KETIK, SURABAYA – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Surabaya yang baru akan beroperasi pada 2026 langsung menyedot perhatian dewan.
Bukan tanpa alasan, lembaga anyar hasil pemisahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan itu digelontor anggaran jumbo mencapai Rp45 miliar.
Angka fantastis itu justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan legislator. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai komposisi anggaran Brida tak seimbang dan belum menunjukkan arah manfaat nyata bagi publik.
“Brida ini luar biasa ya, badan baru di tahun 2026 dengan anggaran Rp45 miliar. Dan 45 miliar ini anggaran terbesar ada di gaji PKW jumlah Rp32 miliar. Anggaran untuk pemerintahan hanya Rp2,6 miliar,” kata Aning dalam rapat pembahasan APBD 2026, Kamis 23 Oktober 2025.
Menurutnya, dengan mayoritas dana terserap untuk belanja pegawai, efektivitas dan outcome Brida layak dipertanyakan.
“Artinya kita masih mempertanyakan, seberapa efektif Brida ini untuk menyerap anggaran dan memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat. Kita masih minta remedi ya mereka, Brida maupun BDL,” lanjutnya
Lebih jauh, Aning menyoroti bahwa formasi aparatur Brida masih belum jelas, bahkan beberapa posisi fungsional masih kosong.
“Dari sekian banyak yang disampaikan, mulai dari ASN kemudian fungsional itu masih kosong. Masih kosong tapi sudah dianggarkan. Nah ini yang menjadi tanda tanya buat kita,” ujar Politisi PKS ini.
Selain persoalan struktur dan efektivitas, Aning juga menyinggung pengelolaan Kebun Raya Mangrove, yang kini dialihkan ke Brida. Ia menilai belum ada paparan jelas mengenai seberapa besar proyek tersebut bisa memberi manfaat bagi masyarakat.
“Seberapa besar Kebun Raya Mangrove itu nantinya mampu memberikan multifungsi efek bagi masyarakat kota Surabaya dengan anggaran yang sedemikian besar. Itu yang kita masih minta, mereka belum bisa memberikan jawaban secara jelas,” tegasnya.
Padahal, lanjut Aning, Brida sejatinya merupakan amanat pemerintah pusat untuk memperkuat riset dan inovasi di daerah.
Namun, jika sejak awal anggarannya membengkak tanpa arah yang jelas, publik berhak khawatir soal efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut.
“Dulu anggarannya kecil, hanya sekitar Rp4 miliar. Sekarang naik jadi Rp45 miliar karena di dalam Brida itu ada mangrove. Tapi dengan anggaran sebesar itu, outputnya hanya satu program dengan dua kegiatan. Ini yang membuat kita bertanya-tanya,” tandasnya.
Aning berharap, Brida dapat segera memberikan penjelasan rinci soal penggunaan anggaran, termasuk rencana rekrutmen tenaga ahli dari kalangan akademisi.
“Kalau fungsional direncanakan dari akademisi, jadi makanya kita minta kriteriannya seperti apa, fungsinya apa, apakah betul-betul memberikan kemanfaatan, dan korelasinya dengan kebutuhan Brida,” tukasnya.(*)
