KETIK, PROBOLINGGO – Badan Gizi Nasional mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pengelola unit pelayanan atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan hasil produksi lokal.
Para pengelola dapur dilarang keras menolak pasokan bahan pangan dari petani, peternak, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah sekitar dapur MBG beroperasi.
“Jadi, Kepala SPPG, mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, dikutip melalui keterangan resmi BGN.
Nanik menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo itu, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak sekolah. Akan tetapi juga harus mampu menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara nyata.
Menanggapi dan atau merespons instruksi BGN, Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyatakan, pengelola dapur harus proaktif menjalin kerja sama dengan penyedia bahan baku setempat.
Menurutnya, integrasi antara sektor kesehatan dan ekonomi diharapkan menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Dimana pemenuhan gizi nasional bertumpu pada kerja keras para petani lokal.
“Kami sepakat jika pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi pengelola dapur MBG yang mengabaikan kewajiban menyerap pasokan lokal,” kata Salamul Huda, kepada ketik.com Jumat 30 Januari 2026.
Bahkan kata Salam, panggilan akrab Salamul Huda, sanksi tersebut tidak hanya peringatan administratif. Tetapi juga pemutusan kontrak kerja sama BGN dengan mitra atau pengelola dapur yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Apabila ditemukan unsur kesengajaan menolak pasokan dari petani dan UMKM lokal, demi kepentingan pribadi, atau penggunaan bahan baku impor yang tidak mendesak, pihak berwenang akan segera mengambil langkah hukum,” tegas pria juga berprofesi sebagai lawyer tersebut.
PC GP Ansor, menurutnya juga turut melakukan pengawasan ketat mencegah praktik monopoli pasokan oleh perusahaan besar. Sebab monopoli berpotensi mematikan mata pencaharian produsen kecil.
“Ini sejalan dengan Tim pengawas lapangan BGN yang akan melakukan audit berkala terhadap catatan pengadaan bahan baku di setiap dapur MBG,” papar Salamul Huda.
Kedepan PC GP Ansor Kota Probolinggo, sambung Salamul Huda, segera menginstruksikan LBH GP Ansor untuk membuka posko pengaduan bagi petani dan pelaku UMKM. Khususnya bagi yang merasa dirugikan atau mengalami penolakan tanpa alasan teknis dari SPPG.
Terpisah Pj Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo menyatakan bahwa, pemerintah daerah melalui dinas terkait akan memberikan pendampingan teknis kepada petani dan peternak. Hal ini dilakukan agar hasil produksi memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dapur MBG.
“Pelatihan penanganan pasca-panen serta manajemen distribusi menjadi fokus utama guna meminimalkan risiko kerusakan bahan pangan selama proses pengiriman,” kata pria akrab disapa Tiyok, itu.
Keberlanjutan program MBG dengan skema pemberdayaan lokal, lanjut Tiyok, diperkirakan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan wilayah pesisir di Wilayah Probolinggo.
“Penyerapan hasil pertanian dan peternakan secara rutin memberikan kepastian pasar serta stabilitas harga bagi produsen di tingkat akar rumput,” pungkas Tiyok.
Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, jumlah petani di kota ini tercatat sekitar 2.273 orang (data terakhir tersedia). Sedangkan di sektor peternakan, khususnya unggas, cukup signifikan.
Angka historis BPS menunjukkan populasi ayam buras berkisar 80 ribu ekor. Ayam ras petelur sekitar 12 ribu ekor, dan ayam ras pedaging mendekati 40 ribu ekor. Untuk produksi telur unggas di wilayah ini juga tercatat mencapai lebih dari 200 ribu kilogram per tahun. (*)
