KETIK, BLITAR – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar kembali menjadi perhatian.
Kali ini, giliran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purworejo, Kecamatan Sanankulon, yang menuai keluhan setelah sejumlah wali murid menyampaikan protes terbuka melalui media sosial.
Sorotan bermula dari beredarnya sebuah video yang memperlihatkan kekecewaan orang tua siswa terhadap paket MBG yang diterima anak-anak mereka.
Dalam video tersebut, disebutkan bahwa menu yang dibagikan hanya terdiri dari satu buah risol mayo, satu kotak susu, dan satu buah apel.
Paket tersebut sejatinya diperuntukkan sebagai menu kering hari Sabtu, namun dibagikan lebih awal pada Kamis.
Kondisi ini memicu pertanyaan dari wali murid terkait ketepatan skema distribusi dan kualitas konsumsi anak.
Tak hanya soal isi paket, video lain yang beredar juga menampilkan keluhan terkait rasa masakan MBG dari SPPG Purworejo yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai ekspektasi orang tua.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala SPPG Purworejo, Mega, membenarkan adanya sejumlah kekurangan.
Ia mengakui dapur MBG Purworejo baru beroperasi sekitar lima hari, sehingga masih dalam tahap evaluasi.
“Kami mengakui ada komplain soal rasa. Itu jadi bahan evaluasi kami. Bahkan koordinator tim masak sudah kami nonaktifkan. Setelah itu, alhamdulillah ada perbaikan,” ujar Mega saat ditemui, Jumat 30 Januari 2026.
Terkait pembagian menu kering yang dilakukan lebih awal, Mega menjelaskan bahwa SPPG Purworejo juga melayani kebutuhan MBG di sebuah pondok pesantren.
Pihak pondok, kata dia, meminta menu kering dibagikan setiap Kamis karena santri menjalankan ibadah puasa.
Selain itu, ia menyebut pengalaman keterlambatan distribusi pada hari Jumat akibat jam pulang sekolah yang lebih cepat menjadi alasan pihaknya membagikan menu kering sekaligus pada Kamis.
“Kami melayani pondok yang minta menu kering Kamis untuk buka puasa. Di sisi lain, sebelumnya kami pernah terlambat saat distribusi Jumat. Jadi untuk menghindari kejadian itu, kami rapelkan hari Kamis,” jelasnya.
Namun kebijakan tersebut justru menuai penolakan dari sebagian wali murid. Mereka menilai pembagian menu kering dua hari lebih awal tidak tepat dan berpotensi memengaruhi kualitas konsumsi anak.
Para orang tua mendesak agar distribusi menu kering tetap dilakukan pada hari Jumat, sebagaimana praktik umum di SPPG lain.
Di luar persoalan menu dan distribusi, SPPG Purworejo juga disorot terkait aspek legalitas dan standar keamanan pangan.
Berdasarkan penelusuran, hingga kini SPPG Purworejo belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan dokumen wajib sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dan tercantum dalam petunjuk teknis MBG.
Mega membenarkan hal tersebut. Ia mengaku proses pengurusan SLHS masih berjalan meski dapur sudah mulai beroperasi.
“SLHS masih dalam proses. Kami tahunya setelah operasional bisa sambil jalan,” ungkapnya.
Selain itu, Mega juga mengakui bahwa air yang digunakan dalam proses memasak berasal dari galon isi ulang. Meski disebut telah bersertifikat, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber air tersebut karena pengadaannya menjadi kewenangan mitra.
“Kalau sumbernya dari mana saya kurang tahu, itu satu pintu dari mitra. Tapi informasinya sudah sesuai anjuran puskesmas,” pungkasnya.
Rangkaian persoalan di SPPG Purworejo menambah catatan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Blitar.
Mulai dari kualitas menu, ketepatan distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar higienitas, menjadi perhatian serius agar program strategis nasional ini benar-benar berjalan optimal dan tidak sekadar formalitas.(*)
