KETIK, SURABAYA – Sebanyak 144 penyakit non spesialistik tidak dapat dilayani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan hanya bisa dilayani dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
FKTP yang dimaksud yaitu puskesmas, klinik pratama, praktik dokter umum, praktik dokter gigi dan rumah sakit kelas D.
Kebijakan ini mendorong anggota Komisi D DPRD Surabaya, Michael Leksodimulyo, buka suara karena adanya perubahan penanganan penyakit khususnya di Surabaya.
"Jadi kalau penyakit 144 penyakit yang tidak ter-cover, tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, itu sebaiknya diarahkan ke Puskesmas," jelasnya pada Kamis 23 Januari 2025.
Adanya perubahan kebijakan ini, Michael mendorong agar Puskesmas di wilayah Surabaya untuk sigap selama 24 jam.
Khususnya untuk 23 Puskesmas yang ada di Surabaya yang menerima rawat inap, agar pasien dapat tertangani dengan baik.
"Saya inginkan agar Puskesmas itu menajamkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk bisa membuat jadwal jaga 24 jam untuk masyarakat Surabaya sebagai konsekuensi dari penolakan rujukan tadi," terangnya.
Untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Michael meminta agar meningkatkan pengawasan agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara maksimal
"Jadi tidak ada yang namanya Puskesmas 24 jam tetapi tidak ada dokternya, tidak ada bidannya, tidak ada perawatnya," tegas Politisi PSI ini.
Namun jika pelayanan kesehatan memenuhi di Puskesmas tersebut namun tidak dibarengi dengan alat kesehatan yang tidak memadai, maka Dinas Kesehatan akan dilakukan evaluasi.
"Oleh sebab itu sebaiknya untuk menyikapi 144 penyakit yang tidak bisa diterima oleh rumah sakit, disiapkan oleh Dinas Kesehatan melalui faskes pertama di Puskesmas maupun di klinik-klinik swasta," jelas mantan Direktur RS Adi Husada Undaan ini.(*)
144 Penyakit Tidak Ter-cover BPJS, Komisi D DPRD Surabaya Minta Puskesmas Sigap 24 Jam
23 Januari 2025 17:56 23 Jan 2025 17:56

Trend Terkini

21 Sep 2025 17:30
Terciduk saat Weekend! Kadindik Jatim Aries Paewai Kawal Langsung Kontingen OSN 2025 di Juanda

19 Sep 2025 14:15
Dana Terlambat Cair, Satu Dapur MBG Pacitan Hentikan Aktivitas Sementara

18 Sep 2025 18:47
Terindikasi Judol, Puluhan Penerima Bansos PKH di Simeulue Dicoret

19 Sep 2025 15:13
Kabar untuk Kepala Desa dan Pengurus Kopdes Merah Putih di Halmahera Selatan

18 Sep 2025 14:26
Dua Desa di Maluku Utara Masuk Daftar 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I

Tags:
bpjs 114 tak dicover anggota komisi D Dr Michael Leksodimulyo DPRD Surabaya FKRTL FKTP BPJS tak cover penyakitBaca Juga:
Mitra Jagal Keluhkan Rencana Pemindahan RPH ke Osowilangun Surabaya, Dewan Kota Minta Pemkot Dengarkan AspirasiBaca Juga:
DPRD Surabaya Bongkar Aturan Tiga KK Satu Alamat, Sepakat Cabut SE dan Dorong Perda BaruBaca Juga:
Rencana Pinjaman Pemkot Surabaya Dipangkas Rp1,5 Triliun, DPRD Minta Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Tak DigangguBaca Juga:
Pansus DPRD Surabaya Kritik SE RusunamiBaca Juga:
Viralnya Pasangan Kumpul Kebo, Komisi A DPRD Surabaya Harap Pemkot Gencarkan Pemeriksaan Identitas IndekosBerita Lainnya oleh Shinta Miranda

24 September 2025 20:03
Tak Pernah Terlambat Belajar, Wisudawan Tertua ITS Raih Doktor dengan IPK 3,95

24 September 2025 19:10
Mitra Jagal Keluhkan Rencana Pemindahan RPH ke Osowilangun Surabaya, Dewan Kota Minta Pemkot Dengarkan Aspirasi

24 September 2025 18:31
Wali Kota Eri Minta Dispendukcapil dan DPMPTSP Bahas Perizinan Kos-kosan dengan Komisi A DPRD Surabaya

24 September 2025 13:25
Hari Tani Nasional, Ketua DPD HKTI Jatim HM Arum Sabil: Momentum Emas Tingkatkan Kesejahteraan Petani

23 September 2025 20:15
DPRD Surabaya Bongkar Aturan Tiga KK Satu Alamat, Sepakat Cabut SE dan Dorong Perda Baru

23 September 2025 19:54
PRJ 2025 Surabaya Makin Meriah dengan Promo Menarik dan Hiburan Spektakuler

Trend Terkini

21 Sep 2025 17:30
Terciduk saat Weekend! Kadindik Jatim Aries Paewai Kawal Langsung Kontingen OSN 2025 di Juanda

19 Sep 2025 14:15
Dana Terlambat Cair, Satu Dapur MBG Pacitan Hentikan Aktivitas Sementara

18 Sep 2025 18:47
Terindikasi Judol, Puluhan Penerima Bansos PKH di Simeulue Dicoret

19 Sep 2025 15:13
Kabar untuk Kepala Desa dan Pengurus Kopdes Merah Putih di Halmahera Selatan

18 Sep 2025 14:26
Dua Desa di Maluku Utara Masuk Daftar 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I

