DPRD Surabaya Dukung Pemkot Jemput Bola DTSEN, Ingatkan Validasi Warga

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, melalui Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko mendukung, sekaligus memberikan saran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal ini terkait penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia meminta Pemkot Surabaya memastikan proses validasi pada saat warga mengisi data secara mandiri melalui website.

"Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW membantu mensosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya," kata Yona pada Jumat 20 Februari 2026.

Sebagaimana diketahui, Surabaya menjadi percontohan program DTSEN. Masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui website surabaya.go.id. cara ini disebut sebagai upaya pemkot jemput bola agar masyarakat bisa melakukan konfirmasi secara mandiri.

"Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendaftaran selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan, bahwa pendataan melibatkan 5.000 ASN sebagai surveyor.

Pendataan ini sudah berlangsung sejak Oktober 2025. Namun, terdapat sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena sejumlah faktor, mulai migrasi penduduk, anggota keluarga yang tidak ditemui hingga penolakan di kawasan perumahan elit.

"Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka melalui website surabaya.go.id. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial," ujar Eddy dalam Konferensi Pers yang digelar di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya pada Kamis 19 Februari 2026.

Saat ini, tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan. (*)