Waspadai Informasi Kesehatan di Media Sosial, Testimoni Pribadi Bukan Bukti Ilmiah

KETIK, YOGYAKARTA – Media sosial kini menjadi rujukan utama masyarakat untuk mencari informasi kesehatan. Beragam konten mudah ditemukan, mulai dari tips pola makan, klaim khasiat obat dan herbal, hingga saran pengobatan penyakit kronis. Namun, kemudahan tersebut menyimpan risiko serius karena tidak semua informasi kesehatan di media sosial sejalan dengan pedoman klinis dan bukti ilmiah.

Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Prof. apt. Zullies Ikawati, menegaskan bahwa banjir informasi kesehatan di ruang digital kerap menyesatkan dan berpotensi membahayakan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan sejak pandemi Covid-19 memperkenalkan istilah infodemic untuk menggambarkan kondisi ketika informasi fakta bercampur dengan opini dan hoaks.

“Hal ini tentu bisa menimbulkan kebingungan, mendorong perilaku berisiko, dan menurunkan kepercayaan pada otoritas kesehatan. Fenomena ini tidak berhenti setelah pandemi mereda, justru terus berlanjut dalam berbagai isu kesehatan sehari-hari,” ujar Zullies dikutip dari laman UGM, Sabtu, 17 Januari 2026. 

Zullies mengungkapkan proporsi misinformasi kesehatan di media sosial tergolong tinggi, terutama pada topik obat, vaksin, dan penyakit kronis. Sejumlah studi menunjukkan misinformasi pada isu rokok dan produk sejenis bisa mencapai 87 persen, vaksin sekitar 43 persen, penyakit sekitar 40 persen, dan tindakan medis sekitar 30 persen.

“Pada isu vaksin, hampir separuh konten di beberapa platform mengandung misinformasi atau narasi yang tidak seimbang. Ini diperparah algoritma media sosial yang mengangkat konten sensasional dan menjanjikan hasil instan,” jelasnya.

Masalah tersebut juga tercermin dari data penanganan hoaks pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hingga akhir 2023 telah menangani 12.547 isu hoaks, dengan tema kesehatan menempati posisi menonjol sebanyak 2.357 isu. Isu kesehatan kerap dimanfaatkan karena mudah memicu ketakutan dan emosi masyarakat.

Dari sisi produk kesehatan, tantangan semakin kompleks karena informasi sering bercampur dengan promosi. Zullies menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan secara rutin menemukan produk obat tradisional dan suplemen yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sepanjang semester pertama 2025, BPOM menemukan lebih dari 79 ribu konten obat dan makanan ilegal di platform e-commerce.

“Fakta ini menegaskan bahwa informasi kesehatan di ruang digital tidak netral dan sering beririsan dengan kepentingan komersial,” katanya.

Zullies menekankan literasi kesehatan dan literasi digital sebagai kunci utama bagi masyarakat. Informasi kesehatan yang kredibel umumnya memiliki sumber jelas, disampaikan oleh pihak kompeten, menggunakan bahasa proporsional, serta menjelaskan manfaat dan risiko secara seimbang. Sebaliknya, klaim yang menjanjikan kesembuhan instan, aman untuk semua orang, atau tanpa efek samping patut dicurigai.

“Dalam dunia kesehatan, hampir tidak ada intervensi yang sepenuhnya bebas risiko,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa sumber informasi, identitas pembuat konten, dan konteks pesan sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Testimoni pribadi, menurutnya, bukan bukti ilmiah dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang.

Zullies menambahkan bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia, baik melalui BPOM untuk promosi produk kesehatan maupun kebijakan komunikasi publik Kementerian Kesehatan. Namun, regulasi perlu diimbangi kesadaran publik dan tanggung jawab pembuat konten.

Dalam situasi ini, tenaga kesehatan dinilai memiliki peran strategis. Dokter, apoteker, dan akademisi perlu hadir aktif di media sosial untuk mengisi ruang informasi dengan edukasi yang akurat, mudah dipahami, dan empatik.

“Perannya bukan hanya membantah, tetapi mengisi ruang kosong informasi dengan penjelasan yang benar. Media sosial bukan untuk dimusuhi, tetapi juga tidak bisa dijadikan satu-satunya rujukan kebenaran,” pungkasnya. (*)