KETIK, SLEMAN – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-DIY turun langsung meninjau sejumlah fasilitas pengolahan sampah di wilayahnya.
Peninjauan ini dilakukan, Selasa 21 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pagi harinya, di mana Pemda DIY tengah dihadapkan pada dilema strategis terkait masa depan pengelolaan sampah, apakah akan dikelola secara mandiri oleh daerah atau menerima tawaran proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dari pusat.
Didampingi, antara lain, oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, rombongan meninjau TPS3R Kranon di Kota Yogyakarta, TPST Bawuran di Bantul, dan TPST Tamanmartani di Sleman. Kunjungan ini bertujuan memetakan secara langsung kondisi dan kapasitas pengolahan sampah yang sudah berjalan di tingkat daerah.
Optimalisasi dan Kapasitas TPST
Usai peninjauan, Sultan HB X menyampaikan bahwa fokus utama kunjungannya adalah melihat sejauh mana TPST dan TPS3R yang ada mampu mengelola sampah secara optimal, terutama sebagai solusi jangka pendek dan menengah.
“Peninjauan ini merupakan upaya melihat langsung bagaimana proses pengolahan di sini, sehingga bisa dijadikan bahan untuk memutuskan kebijakan,” ujar Sri Sultan HBX.
Dalam tinjauan di beberapa lokasi, Sri Sultan HB X dikabarkan menyoroti bahwa kapasitas pengolahan sampah di beberapa fasilitas seperti ITF Bawuran belum berjalan maksimal sesuai target. Hal ini menjadi catatan penting di tengah kebutuhan DIY untuk segera mandiri dalam mengelola sampah, terutama mengingat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional yang sudah melebihi batas.
"Pengolahan sampah yang sudah berjalan ini diharapkan ke depan semakin baik. Saya akan berdiskusi dengan Wali Kota dan Bupati di DIY sebagai upaya untuk penguatan penanganan sampah agar ada solusi terbaik," tegas Sultan.
Dilema Proyek PSEL vs Pengelolaan Mandiri
Langkah Sri Sultan HB X mengumpulkan kepala daerah dan meninjau lokasi sampah menunjukkan keseriusan Pemda DIY dalam menentukan kebijakan sentral. Pilihan yang kini dipertimbangkan adalah antara mengelola sampah secara mandiri dengan memperkuat TPST/TPS3R di masing-masing kabupaten/kota, atau menerima program PSEL yang ditawarkan pihak pusat/swasta.
Opsi PSEL mensyaratkan komitmen daerah untuk menyuplai sampah hingga 1.200 ton per hari selama 30 tahun. Keputusan ini berpotensi mengubah total lanskap pengelolaan sampah di DIY, termasuk nasib TPST-TPST yang kini sedang dibangun.
Komitmen Sleman Gandeng Swasta
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyatakan kesiapan wilayahnya untuk berkolaborasi dengan Pemda DIY, apapun keputusan yang diambil oleh Gubernur. Ia menekankan bahwa Sleman siap mengambil peran aktif dalam upaya penanganan sampah.
"Pemkab Sleman siap bekerjasama dan mendukung upaya pengelolaan sampah bersama dengan Pemda DIY," kata Harda.
Bupati Harda juga menambahkan bahwa Pemkab Sleman akan proaktif menggandeng pihak non-pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengolahan.
"Kami juga akan menggandeng dan mengkoordinir pihak swasta dalam rangka penanganan sampah khususnya di Sleman," tutupnya, menandakan bahwa Sleman berupaya tidak hanya mengandalkan fasilitas milik pemerintah daerah semata.
Keputusan akhir terkait dilema PSEL atau Pengelolaan Mandiri ini menjadi krusial dan sangat dinantikan, sebab akan menentukan strategi penanganan sampah DIY untuk puluhan tahun ke depan, demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan mandiri. (*)
