KETIK, PEKALONGAN – Kota Pekalongan terkenal dengan Kota Batik. Di kota ini juga lahir mutiara terang alias tokoh hebat. Sosok tersebut bernama Hoegeng Iman Santoso.
Seorang Jenderal Polisi dan mantan Kapolri yang terkenal anti suap, memiliki integritas dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Bahkan terkenal sampai Hoegeng pensiun, dia tidak memiliki rumah pribadi.
Berdasarkan hal tersebut, Pemkot Pekalongan melalui SK Walikota Pekalongan membentuk Tim Peneliti dan Pengkajian Gelar Daerah (TP2GD) yang diketuai oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto.
TP2GD yang sudah terbentuk ini bertugas untuk meneliti dan mengkaji usulan dari masyarakat terkait Jenderal Hoegeng agar mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Dalam melakukan tugas TP2GD yang kompleks, tentunya memerlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Mulai dari meneliti, mengkaji, sosialisasi dan rekomendasi serta pertimbangan, TP2GD harus diberikan dana.
Dalam amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pembiayaan atas kerja TP2GD dibebankan Kepada APBD.
Ketik.com menginformasikan dari beberapa sumber bahwa dan Transfer Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Pekalongan terpotong sekitar Rp200 Milyar Rupiah.
Dari potongan tersebut jelas akan mengganggu kinerja TP2GD Jenderal Hoegeng untuk diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Ketik.com mencoba mengkonfirmasi kepada Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto selaku Ketua TP2GD pengusulan Jenderal Hoegeng sebagai pahlawan nasional. Dia menyebut TP2GD tidak dilanjutkan.
"Karena tidak adanya dana untuk mendukung operasional kerja TP2GD pengusulan Jenderal Hoegeng menjadi pahlawan nasional, TP2GD tidak dilanjutkan," jelas Slamet Budiyanto kepada Ketik.com, Rabu (26/11/2025).
Slamet menambahkan apabila ada perubahan anggaran ke depan, mungkin TP2GD dapat dilanjutkan.
"Untuk sementara pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Jenderal Hoegeng tertunda. Kita berharap ada perubahan anggaran untuk melanjutkan pengusulan tersebut," tutup Slamet. (*)
