KETIK, JAKARTA – Pemerintah Thailand mengeluarkan pernyataan resmi setuju gencatan senjata dengan Kamboja. Mereka menyebut proses selanjutnya adalah memulai dialog bilateral demi mengakhiri pertempuran.
"Pada prinsipnya Thailand setuju melakukan gencatan senjata," tulis Kementerian Luar Negeri Thailand dalam rilis resmi dilansir AFP, 26 Juli 2025.
Sebelumnya, kedua negara tetangga di Asia Tenggara itu saling serang sejak Kamis (24/7/2025). Konflik bersenjata akibat perselisihan batas wilayah tersebut hingga saat ini dilaporkan menewaskan 33 orang dan menyebabkan lebih dari 150.000 orang mengungsi sepanjang perbatasan kedua negara.
Bentrokan pecah di beberapa titik perbatasan. Termasuk di wilayah pesisir. Perselisihan terkait perbatasan itu telah berlangsung selama satu abad terakhir antara Kamboja dan Thailand, namun sejak Kamis lalu eskalasi meningkat hingga berubah menjadi pertempuran mematikan yang melibatkan jet, tank, dan pasukan darat.
Di lain sisi, Kementerian Pertahanan Kamboja di Phnom Penh menyebut jumlah korban tewas di Kamboja mencapai 13 orang yakni lima tentara dan delapan warga sipil. Mereka menyebut lebih dari 35.000 orang juga terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
Di pihak Thailand, militer mengatakan lima tentara tewas pada Jumat (25/7/2025), sehingga total korban tewas di sana menjadi 20 orang dengan rincian 14 warga sipil dan enam militer. (*)
Ada Peran Donald Trump
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump punya peran dalam genjatan senjata ini. Trump dalam media sosialnya mengatakan dirinya telah berbicara dengan pemimpin Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.
Trum menyebut kedua belah pihak telah sepakat untuk bertemu dan “menyusun" gencatan senjata.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi panggilan telepon antara Trump dan Phumtham. Mereka menekankan gencatan senjata bisa terjadi. Namun, Thailand ingin melihat niat tulus dari pihak Kamboja.
Phumtham disebut juga telah meminta Trump menyampaikan kepada pihak Kamboja bahwa Thailand ingin mengadakan dialog bilateral sesegera mungkin untuk menghasilkan langkah dan prosedur gencatan senjata serta penyelesaian konflik secara damai. (*)