KETIK, MALUKU UTARA – Menjelang kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku Utara pada 15–16 Oktober, suara kritis dari Pulau Obi mencuat ke permukaan.
Pemerhati sosial Obi, Budiman S. Mala, secara terbuka menyerukan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar tidak hanya menyiapkan penyambutan seremonial, tetapi membawa aspirasi warga Obi ke meja nasional.
“Kunjungan ini bukan panggung sambutan, ini ujian keberpihakan. Ibu Gubernur, jangan biarkan tepuk tangan menenggelamkan jeritan Obi,” seru Budiman Selasa 14 Oktober 2025.
Dia mengingatkan bahwa mandat kepemimpinan lahir dari suara pulau-pulau terpencil yang kini menuntut perhatian nyata.
Menurut Budiman, jantung Kawasan Industri Pulau Obi (KIPO), selama ini menjadi sumber devisa melalui ekspor nikel. Namun di balik kilau industri, warga lokal masih berhadapan dengan kesenjangan akses pelayanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan hingga fasilitas kesehatan.
Tampak terlihat Anak-anak Obi, Simbol doa dan ketenangan rakyat Obi tetap tabah menunggu keadilan datang (Foto: Riman/Ketik.com)
“Obi memberi devisa untuk negeri, tapi warganya masih harus melawan ombak hanya untuk mengurus KTP. Ini bukan cerita, ini kenyataan,” ujar Budiman.
Ia menyampaikan kenyataan yang kontras antara kekayaan tambang dan keterbatasan publik. Itu menjadi sorotan utama yang harus tetap disampaikan menjelang kedatangan Wapres.
Budiman mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan konkret, bukan sekadar kunjungan simbolik. Menurutnya, perjalanan laut berjam-jam dari Labuha ke Obi telah menciptakan jarak pelayanan yang tidak sejalan dengan status Obi sebagai wilayah strategis nasional. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka investasi.
“Wilayah penghasil nikel tidak seharusnya tertinggal dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan harus menyentuh warga, bukan hanya pelabuhan industri,” ucapnya.
Harapan masyarakat kini tertuju pada momentum kunjungan Wapres Gibran. Budiman menekankan agar agenda strategis seperti peningkatan infrastruktur, layanan dasar, dan percepatan status administratif Obi menjadi pokok pembicaraan, bukan sekadar protokol penyambutan.
Menurut Budiman, tanpa koreksi kebijakan, Obi akan terus menjadi wilayah kaya yang hidup dalam keterbatasan. Ia mengingatkan warga Obi agar tidak diam terhadap kondisi yang berlangsung.
“Diam hanya akan menjadikan ketimpangan sebagai warisan. Jangan biarkan kami menjadi penonton di tanah sendiri,” katanya.
Menutup pernyataannya, Budiman kembali mengirim pesan tajam kepada para pemimpin nasional dan daerah.
Di tanah yang memberi nikel untuk dunia, warganya masih berjuang mendapatkan setetes perhatian. Inikah makna pembangunan yang dijanjikan?
“Obi tidak meminta belas kasihan, Obi menuntut keadilan. Jika kebijakan tidak turun ke tanah kami dilahirkan, maka sejarah akan mencatat bahwa kekayaan negeri ini berdiri di atas kesunyian rakyatnya.” pungkasnya.
