KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama jajaran di Gedung Negara Grahadi, Jumat 27 Februari 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dengan membahas penguatan kerja sama antardaerah, meliputi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan BUMD, perdagangan dua wilayah, serta inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) melalui perjanjian kinerja yang dikembangkan di Provinsi Jawa Timur.
Khofifah menyampaikan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang terbangun sejak retret kepala daerah dan misi dagang perdana Jawa Timur ke Provinsi Maluku Utara, yang menghasilkan penandatanganan nota MoU antar perangkat daerah.
“Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi memastikan bahwa setiap kerja sama dibangun dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi. Kami di Jawa Timur menempatkan proyek perubahan sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan berdampak sistemik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Khofifah, proyek perubahan hasil pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN seperti PIM I dan PIM II menjadi penggerak inovasi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Pendekatan tersebut mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan inovasi yang terukur dan langsung menyasar kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh parsial. Harus terintegrasi, lintas sektor, dan berbasis penguatan kapasitas SDM. Karena itu, peningkatan kualitas aparatur menjadi prioritas, agar setiap program benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Khofifah menyoroti peluang optimalisasi arus perdagangan antardaerah. Ia menyebut, pengiriman komoditas dari Jawa Timur ke Maluku Utara kerap belum diimbangi muatan balik yang optimal.
“Ini menunjukkan ada ruang yang bisa kita integrasikan. Produk-produk Maluku Utara harus kita bantu menemukan pasar yang lebih luas. Dengan konektivitas, termasuk Tol Laut, kita bisa menciptakan ekosistem perdagangan yang saling menguatkan,” jelasnya.
Khofifah juga menyinggung praktik penanganan kawasan permukiman kumuh di Jawa Timur yang dilaksanakan melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pada penguatan SDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur dipercaya Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan PIM II sebanyak tiga kali. Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama internasional dengan Singapura dalam peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di bidang pertanian dan perkebunan, Jawa Timur mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas, termasuk pengembangan varietas unggulan alpukat Malang untuk pasar ekspor, serta peran strategis Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam peningkatan kualitas genetik ternak nasional.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Jawa Timur dan menyatakan kesiapan Maluku Utara untuk belajar langsung, khususnya dalam penguatan SDM ASN, implementasi SPBE, pendidikan vokasi, serta integrasi kebijakan lintas sektor.
“Terima kasih Ibu Khofifah. Bagi saya, Ibu Khofifah selalu menjadi mentor. Hari ini saya membawa tim dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Jawa Timur untuk belajar, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM melalui BPSDM,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, pendekatan pembangunan terintegrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menjadi contoh penting bagi Maluku Utara dalam membuat kebijakan yang tidak sektoral, tetapi saling berhubungan antar perangkat daerah. Menurutnya proyek perubahan yang dilakukan melalui penguatan kepemimpinan ASN dapat mendorong percepatan transformasi birokrasi dan pelayanan publik.
“Kami melihat Jawa Timur berhasil membangun sistem yang terintegrasi, di mana penguatan SDM menjadi fondasi utama. Ini yang ingin kami pelajari lebih dalam, bagaimana proyek perubahan benar-benar diimplementasikan dan dikawal agar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sherly juga mengatakan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki potensi besar pada sektor kelautan, perikanan, pertambangan, serta komoditas unggulan daerah. Menurutnya, potensi tersebut memerlukan penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur agar pengelolaannya berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia berharap kerja sama dengan Provinsi Jawa Timur ini tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, melainkan berlanjut melalui pendampingan teknis, pertukaran praktik baik, serta pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) secara berkesinambungan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Maluku Utara juga berbasis penguatan SDM dan terintegrasi. Terima kasih Ibu Khofifah telah berkenan menjadi mentor. Dan Ibu Khofifah akan selalu menjadi mentor bagi saya. Kami siap belajar dan berkolaborasi agar Maluku Utara dapat berkembang lebih cepat dan maju ke depan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua provinsi untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. (*)
