KETIK, CILACAP – Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, turun memperjuangkan nasib nelayan atas kebijakan pemerintah yang membolehkan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia.
Mereka berangkat menuju Jakarta pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Sekitar 1.400 orang diberangkatkan menggunakan 28 armada bus yang telah disiapkan, dengan titik kumpul awal di Kantor SNI Cilacap sebelum bertolak ke Ibu Kota.
Setibanya di Jakarta, puluhan ribu nelayan memadati depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis, 18 Desember 2025, untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal.
Aksi damai yang digelar di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menolak rencana naturalisasi kapal asing di Indonesia yang dinilai sangat merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Ketua Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Cilacap, Edy Santoso, mengungkapkan kekhawatirannya apabila kebijakan Menteri KKP tersebut tidak segera dibatalkan karena berpotensi mengancam perekonomian nelayan lokal.
Pria yang akrab disapa Bos Edy itu juga menyoroti adanya rencana perluasan pelabuhan di Cilacap yang dinilai dapat membuka peluang masuknya kapal asing ke perairan setempat.
"Kita merasa khawatir nanti ada kapal-kapal asing yang masuk ke Cilacap karena berdampak tidak baik bagi kita, contoh dari segi peralatan saja kita sudah kalah canggih, dan kapal-kapal kita masih pakai sistem tangkap secara tradisional, belum lagi kekhawatiran-kekhawatiran lainnya," ujarnya.
Melalui aksi damai tersebut, para nelayan dan pelaku usaha perikanan berharap aspirasi mereka, khususnya dari Cilacap, dapat menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Presiden Prabowo.
Bos Edy pun meminta Presiden Prabowo untuk berpihak kepada nelayan dan mendengarkan aspirasi yang disuarakan.
Saat aksi berlangsung, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta perwakilan pimpinan nelayan dari masing-masing daerah untuk mengikuti audiensi.
"Pada saat audensi kita sudah sampaikan ke Pak Wamen dan Pak Dirjen, terutama untuk Cilacap tadi kita ajukan terkait perluasan pelabuhan, dan merasa khawatir nantinya kapal asing akan masuk ke perairan Indonesia," kata Edy.
Aksi yang digelar hari ini membuahkan hasil positif, dengan aspirasi para nelayan yang disampaikan mendapat tanggapan dengan baik.
"Perjuangan kita membuahkan hasil, tanggal 6 Januari 2026, kita dipanggil rapat dengan DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ucap Edy.
Koordinator Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Cilacap, Agustina menambahkan, pelaku usaha perikanan di Cilacap juga meminta keringanan restribusi tambat labuh kapal fresh.
"Kalau kapal fresh itu hasil tangkapannya musiman, kalau nggak musim kapal diikat tidak beroperasi dan setelah sudah musim, diikat enam bulan jadi biaya tambat labuhnya merasa keberatan, saya minta ada perhatian untuk pemerintah khususnya kementerian kelautan dan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Harga Acuan Ikan (HAI) serta indeks tarif PNBP kapal ditinjau ulang. Agustina menyebutkan, indeks tarif PNBP untuk kapal di bawah 30 GT saat ini sebesar 5 persen, sehingga diminta untuk diturunkan.
"Mengenai HAI, PNBP, kami berkontribusi buat negara, dan sudah kewajiban kami, nggak apa-apa tapi jangan sampai memberatkan kami, kalau bisa yang bersahabat dengan nelayan. Kemudian indek tarif PNBP hendaknyah juga diperhatikan," tandas Agustin. (*)
