KETIK, ACEH BARAT DAYA – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, menjerit akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan. Hingga kini, pemadaman listrik telah berlangsung selama 21 hari dan berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Akibat listrik yang belum menyala, para nelayan di kabupaten yang dikenal dengan julukan Breuh Sigupai itu kesulitan mendapatkan es untuk kebutuhan melaut. Kondisi tersebut sangat memberatkan nelayan karena es menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Tidak hanya nelayan, para pelaku UMKM di Abdya juga terdampak. Mereka mulai kesulitan mendapatkan gas elpiji, bahkan sebagian pelaku usaha terpaksa tidak berjualan akibat kelangkaan gas yang terjadi di daerah tersebut.
Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman, meminta Bupati Aceh Barat Daya tidak menutup mata atas keluhan masyarakat. Menurutnya, Bupati Safaruddin bersama dinas terkait harus segera duduk bersama dan memikirkan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi warga.
“Abdya salah satu daerah yang tidak terkena bencana. Tapi masyarakatnya kini seperti daerah kena bencana. Gas mulai susah didapatkan, bahkan lebih sayang para nelayan kesulitan mendapatkan es,” kata Erisman di Blangpidie, Selasa, 16 Desember 2025.
Erisman menjelaskan, kondisi tersebut sangat membebani para nelayan akibat listrik yang belum menyala. Dampaknya, harga es melonjak tajam hingga mencapai Rp100 ribu per batang, jauh di atas harga normal.
“Es dijual Rp100 ribu per batang, biasanya Rp30 ribu per batang, artinya ada kenaikan yang signifikan. Kenapa es mahal karena mereka ambilnya di wilayah Sumut. Tentu Pemkab Abdya harus memikirkan solusi ini, dan Pemkab bisa memfasilitasi ketersediaan es di Abdya, sehingga harga es tetap bisa di jangkau,” tuturnya.
Selain persoalan es, lanjut Erisman, ketersediaan gas juga menjadi hal mendesak di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar lambatnya penanganan kelangkaan gas tidak menimbulkan persoalan baru.
“Sebagian masyarakat sudah memasak dengan kayu, tapi bagaimana dengan pelaku usaha, dan masyarakat yang tinggal di wilayah kota, tentu gas kebutuhan yang mendesak. Untuk itu Pemkab harus segara mencari solusinya,” tutupnya. (*)
