KETIK, CILACAP – Dalam kondisi tekanan fiskal, Bupati Cilacap meminta DPUPR tetap optimal dalam kinerjanya, mampu meningkatkan dan merespon keluhan masyarakat terkait infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman saat melaksanakan Apel Bersama di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap, Jumat 30 Januari 2026.
Syamsul mengungkapkan, sebanyak 70 persen keluhan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur khususnya jalan.
"Meski ada tekanan fiskal namun Pemkab Cilacap tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, khusus untuk pembangunan jalan kita anggarkan sebesar Rp130 miliar dan kita tetap konsisten untuk perbaikan jalan-jalan kabupaten," katanya.
Adapun anggaran untuk pemeliharaan jalan juga akan dioptimalkan di tahun ini. "Kalau memang ada di anggaran perubahan kita optimalkan di 2026," ujar Bupati.
"Bahkan, nanti akan kita dorong ada tim fast cepat atau mungkin sapu jagat dan lain sebagainya untuk bisa menangani melalui anggaran pemeliharaan," lanjutnya.
Bupati menyampaikan, kondisi infrastruktur jalan, khususnya jalan kabupaten di Cilacap 80% sudah baik, ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
"Di tahun ini alhamdulillah kita banyak juga dapat anggaran dari pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) masih ada sebesar 22 miliar," terang Syamsul.
"Kemarin pada saat paparan di Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI terkait dana Inpres Jalan Daerah (IJD), IID, dana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan lain-lain untuk infrastruktur," pungkas Bupati.
Termasuk untuk pembangunan rumah sakit tahun ini, dengan harapan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Pokoknya Mas Bupati bersama teman-teman di dinas, semuanya saya ajak banyak celamit meminta anggaran ke pusat demi pembangunan yang merata di Kabupaten Cilacap," ucapnya.
Sementara Kepala DPUPR Cilacap, Wahyu Ari Pramono menambahkan, dari jumlah anggaran Rp252 miliar yang nanti akan dikelola oleh dinas ini, akan didistribusikan ke enam bidang dan sekretariat untuk mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan.
"Di sub Bidang Bina Marga, terdapat sekitar 85 kegiatan, di mana 25 di antaranya sudah mulai berjalan," ungkap Wahyu.
"Sesuai arahan Mas Bupati mengingatkan 290 karyawan DPUPR untuk bekerja optimal dan solid dalam pelaksanaannya. Dengan struktur yang sistematis dan anggaran yang besar maka tanggung jawab yang dipikul semakin berat, jadi kita harus bekerja lebih maksimal untuk melayani masyarakat," tandasnya. (*)
