KETIK, SAMPANG – Sebanyak 772 unit kendaraan dinas milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tercatat masih menunggak pajak. Data itu menunjukkan persoalan kepatuhan administrasi aset negara masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Berdasarkan catatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, jumlah tunggakan tersebut memang menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.167 unit. Namun, angka itu tetap dinilai mencerminkan lemahnya kepatuhan lembaga pemerintah terhadap kewajiban perpajakan.
Sekretaris BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki, mengatakan hingga 2025 total kendaraan dinas yang tercatat mencapai 2.162 unit. Kendaraan tersebut mencakup yang telah memiliki dokumen lengkap maupun yang masih bermasalah secara administrasi.
"Penataan sudah dilakukan secara bertahap, tetapi sampai sekarang masih ada ratusan kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan," katanya saat dikonfirmasi. Jumat, 9 Januari 2026.
Ia menyebutkan, dua OPD menjadi penyumbang tunggakan pajak terbesar, yakni Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang.
Selain persoalan pajak, BPPKAD juga menemukan masalah serius pada keberadaan fisik aset. Sebanyak 227 unit kendaraan dinas tercatat hilang secara administratif karena fisik kendaraan beserta dokumen penting seperti STNK dan BPKB tidak diketahui keberadaannya.
Untuk mengurangi beban aset daerah, sepanjang 2024 Pemerintah Kabupaten Sampang telah melelang 243 unit kendaraan dinas yang dinilai tidak lagi efektif digunakan. Dari hasil penataan tersebut, Bambang menyebut hanya 601 unit kendaraan yang saat ini benar-benar tercatat lengkap secara dokumen dan sah secara hukum.
Masalah lain muncul pada penggunaan kendaraan dinas di luar lingkungan internal pemerintah daerah. BPPKAD mencatat sedikitnya 26 unit kendaraan berada di instansi eksternal, termasuk yang dipinjamkan kepada mitra Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bahkan, dari kelompok tertentu yang mencakup 82 unit kendaraan, sebanyak 70 unit masih tercatat menunggak pajak.
"Evaluasi dan penataan aset akan terus kami lakukan agar pengelolaan kendaraan dinas lebih tertib dan akuntabel," tukasnya. (*)
