KETIK, YOGYAKARTA – Perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel mulai menunjukkan perkembangan melegakan, meski hanya sementara. Negeri Paman Sam sepakat menunda serangan sebagai bentuk gencatan senjata. Sebagai konsekuensinya, Iran akan membuka Selat Hormuz yang diharapkan bisa segera meredakan gejolak harga minyak dunia.
Meski demikian, dampak krisis minyak masih tetap berlangsung. Sejak beberapa pekan terakhir, sejumlah negara di kawasan Asia mulai merasakan dampaknya, ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan tetap menahan harga BBM bersubsidi.
Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan (EBT) Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D., menilai langkah pemerintah tersebut cukup berani. Menurutnya, pemerintah berupaya meredam lonjakan harga energi dengan mengandalkan skema subsidi. Sementara itu, negara lain mulai mengambil langkah adaptif. Di Filipina, misalnya, masyarakat memilih berjalan kaki sebagai alternatif mobilitas untuk menghemat biaya energi.
“Di Asia Selatan, India dan Bangladesh, antrean mengular panjang banyak terlihat di SPBU,” kata Aas, sapaan akrabnya, Rabu, 8 April 2026.
Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan efisiensi energi melalui skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian pekerja swasta. Agus menilai, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global.
Selain efisiensi, Agus menekankan pentingnya percepatan pengembangan energi alternatif. Ia menyebut, penguatan sektor energi baru terbarukan (EBT) tidak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Aas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam transisi energi global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menjadi salah satu konsumen energi utama di dunia. Tingginya konsumsi energi tersebut juga berkontribusi terhadap emisi karbon dalam jumlah besar.
Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai eksportir utama komoditas energi seperti nikel dan batu bara. Namun, menurut Agus, ketergantungan pada sumber daya tersebut tidak bisa berlangsung selamanya karena sifatnya yang terbatas.
“Kalau kita mengikuti peta geopolitik, krisis seperti ini bukan hal yang baru. Perang itu selalu mencari sumber energi. Sementara, dunia ke depan berencana menekan produksi emisi. Ini akan sangat menyulitkan mereka yang tidak siap. Sehingga, kita perlu segera meninggalkan kenyamanan energi masa lalu, bergeser ke alternatif sumber energi lain,” paparnya.
Lebih lanjut, Agus memaparkan sejumlah potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan energi angin. Menurutnya, pengembangan PLTB dapat diperluas ke wilayah lain dengan potensi angin yang memadai.
Selain itu, Indonesia juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung terbesar di Asia Tenggara yang berada di Waduk Cirata, Jawa Barat. Keunggulan PLTS apung terletak pada efisiensinya yang lebih tinggi dibandingkan PLTS darat, karena memanfaatkan pendinginan alami dari air.
“PLTS apung justru lebih efisien daripada PLTS di tanah karena memiliki sistem pendingin alami dari air. Sebagai negara yang wilayahnya didominasi oleh laut, tentu Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep serupa,” jelas Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika tersebut.
Meski transisi energi bersifat struktural dan memerlukan waktu panjang, Agus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi harus terlibat aktif dalam mendorong perubahan menuju energi bersih.
Menurutnya, kalangan akademisi memiliki peran strategis, tidak hanya dalam riset tetapi juga dalam menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat. “Selain penelitian, mereka berperan besar dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik,” pungkasnya. (*)
