KETIK, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai polemik yang muncul akibat pernyataan Saiful Mujani seharusnya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan langsung dipidanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Terus Terang saat mengomentari kontroversi yang berkembang di ruang publik.
Menurut Mahfud, kritik terhadap pemerintah, termasuk seruan untuk mengevaluasi atau bahkan mengganti kepemimpinan, merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, terlebih masa pemerintahan Prabowo Subianto masih berjalan.
“Kalau bagi pemerintah, perbaiki saja. Masih ada waktu untuk memperbaiki,” ujarnya, Selasa malam, 7 April 2026.
Mahfud juga menjelaskan, dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, pergantian kekuasaan tidak selalu berlangsung melalui mekanisme konstitusional sejak awal, tetapi sering kali dipicu oleh tekanan publik dan dinamika politik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa upaya menjatuhkan pemerintah di luar mekanisme konstitusi tetap berisiko menimbulkan instabilitas dan persoalan hukum baru.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang sah dengan tindakan nyata yang mengarah pada penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional.
Mahfud menilai, selama tidak ada aksi konkret seperti mobilisasi atau gerakan terorganisir, pernyataan seperti yang disampaikan Saiful Mujani masih berada dalam koridor demokrasi. (*)
