KETIK, JAKARTA – Pemerintah Iran mulai membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz secara terbatas setelah sebelumnya sempat ditutup akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Pembukaan ini dilakukan di tengah tekanan internasional yang menuntut kelancaran distribusi energi global. Namun, Iran menegaskan bahwa akses ke jalur tersebut belum sepenuhnya normal dan tetap berada di bawah pengawasan ketat.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, dalam keterangan resmi yang juga diunggah ulang oleh Presiden AS Donald Trump.
“Selama dua minggu, jalur aman di Selat Hormuz hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis,” ujar Araqchi dalam pernyataannya seperti dilansir dari Tasnim News melalui Suara.com, jejaring media Ketik.com, Rabu, 8 April 2026.
Sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, Selat Hormuz memegang peranan vital dalam rantai pasok energi global. Sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati selat ini, sehingga setiap gangguan akan berdampak langsung pada harga dan stabilitas energi internasional.
Dalam kebijakan terbaru, Iran menetapkan dua aturan utama yang wajib dipatuhi kapal-kapal yang ingin melintas. Pertama, setiap kapal harus memperoleh izin resmi dari otoritas Iran sebelum memasuki perairan Selat Hormuz.
Tanpa izin tersebut, kapal tidak diperkenankan melanjutkan pelayaran. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Iran menerapkan kontrol administratif secara penuh terhadap lalu lintas kapal di kawasan tersebut.
Aturan kedua mengharuskan kapal yang telah mendapatkan izin untuk mematuhi seluruh protokol keamanan yang ditetapkan Iran. Prosedur ini mencakup jalur pelayaran tertentu, sistem pengawasan, hingga kemungkinan pengawalan oleh otoritas setempat.
Langkah tersebut menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz bukan berarti normalisasi penuh. Iran tetap mempertahankan kendali sebagai bentuk pengamanan sekaligus strategi geopolitik di tengah situasi yang belum stabil.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa akses pelayaran juga bersifat selektif. Iran disebut hanya memberikan izin kepada negara-negara tertentu yang memiliki hubungan diplomatik baik.
Di sisi lain, jumlah kapal yang melintas masih terbatas dan belum kembali ke tingkat normal seperti sebelum konflik terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan global masih mengalami tekanan.
Situasi tersebut turut berdampak pada Indonesia. Kapal-kapal Indonesia, termasuk tanker, dilaporkan masih menghadapi kendala untuk melintasi jalur tersebut akibat pembatasan yang diberlakukan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Iran guna memastikan akses pelayaran tetap terbuka. Meski demikian, hingga saat ini proses tersebut masih berlangsung dan belum sepenuhnya menghasilkan kepastian.
Pembukaan terbatas Selat Hormuz mencerminkan bahwa jalur ini tidak hanya berfungsi sebagai lintasan ekonomi, tetapi juga instrumen strategis dalam dinamika politik global. Selama ketegangan kawasan belum mereda, stabilitas distribusi energi dunia diperkirakan masih akan menghadapi tantangan. (*)
