KETIK, SAMPANG – KETIK, SAMPANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Jumat, 2 Januari 2026.
Sidak tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya surat serta informasi terkait penyampaian aspirasi masyarakat yang berencana menggelar aksi demonstrasi.
Komisi II ingin memastikan aspirasi masyarakat telah tersampaikan dan difasilitasi dengan baik oleh instansi terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sampang, Alan Kaisan, mengatakan bahwa sidak bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan tidak ada permasalahan yang berlarut-larut.
"Berdasarkan informasi yang masuk ke Komisi II DPRD Sampang, ada sejumlah masyarakat yang menyampaikan aspirasi bahkan berencana melakukan aksi demonstrasi. Oleh karena itu, kami melakukan sidak guna memastikan bahwa aspirasi tersebut telah tersampaikan," ujarnya, Sabtu, 3 Januari 2026.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti sejumlah kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, khususnya terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang hingga saat ini belum tersalurkan.
Menurut Alan Kaisan, keterlambatan penyaluran alsintan tersebut disebabkan adanya kendala teknis yang perlu segera dibenahi menjelang akhir tahun anggaran.
"Secara keseluruhan tidak ada masalah yang signifikan. Surat Keputusan (SK) penerima sudah ada. Namun, hal ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan penyaluran alsintan bisa lebih cepat dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat, terutama pada musim tanam," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disperta KP Kabupaten Sampang, Suyono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komisi II DPRD Sampang terhadap kinerja instansinya.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari anggota dewan. Memang sebelumnya ada rencana aksi unjuk rasa dari beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi tertentu, namun rencana tersebut telah dibatalkan tadi malam," ungkapnya.
Ia menjelaskan, kehadiran Komisi II DPRD juga bertujuan memastikan apakah rencana aksi tersebut benar-benar akan dilaksanakan serta memastikan aspirasi masyarakat dapat difasilitasi secara optimal.
Suyono juga memaparkan perkembangan kegiatan Disperta.KP pada tahun anggaran 2025. Menurutnya, secara umum seluruh program telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan fisik yang belum rampung.
"Yang masih tersisa hanya pengadaan traktor roda dua. Untuk alsintan lainnya, sebagian besar berasal dari APBD dan bantuan langsung dari kementerian. Secara teknis semuanya sudah jelas dan SK penerima juga telah lengkap," pungkasnya. (*)
