Setahun bukanlah waktu yang panjang dalam siklus pembangunan, tetapi cukup untuk membaca arah, merasakan ritme, dan menilai keseriusan eksekusi.
Pada momentum satu tahun pasca pelantikan oleh Prabowo Subianto, kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di periode kedua menghadirkan babak lanjutan yang tidak lagi bertumpu pada pengenalan program, melainkan pada percepatan dan pendalaman capaian.
Bagi kami para ASN di lingkungan Pemprov Jatim, tahun pertama ini bukan sekadar fase konsolidasi, tetapi fase akselerasi di mana stabilitas birokrasi harus berjalan beriringan dengan percepatan program prioritas nasional dan daerah.
Secara makro, Jawa Timur tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Kontribusi Jatim terhadap PDB nasional konsisten berada di posisi teratas di luar DKI Jakarta, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kompetitif di atas rata-rata nasional pada sejumlah triwulan terakhir.
Stabilitas inflasi daerah yang relatif terkendali juga menunjukkan koordinasi yang efektif antara Pemprov, Bank Indonesia, dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi ASN, capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja teknokratis yang menuntut sinkronisasi lintas OPD secara disiplin.
Di sektor pengentasan kemiskinan, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, sehingga tantangannya pun kompleks. Namun tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dalam beberapa rilis BPS terakhir memperlihatkan bahwa pendekatan intervensi sosial dan penguatan UMKM tetap berjalan.
Program bantuan sosial daerah, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, hingga penguatan desa mandiri menjadi bagian dari strategi yang terasa nyata di lapangan.
Kepemimpinan Khofifah pada periode kedua juga terlihat lebih tegas dalam memperkuat konektivitas dan infrastruktur penunjang kawasan strategis. Sinergi pembangunan kawasan industri, penguatan akses jalan provinsi, hingga dukungan terhadap kawasan ekonomi khusus menunjukkan arah bahwa Jatim tidak hanya ingin tumbuh, tetapi juga naik kelas.
Di sinilah peran Emil Dardak sebagai figur dengan latar belakang teknokrat terlihat signifikan dalam memastikan perencanaan berbasis data dan pengawalan proyek strategis berjalan sesuai target.
Sebagai ASN, kami juga merasakan dorongan reformasi birokrasi yang lebih terukur. Penekanan pada digitalisasi layanan publik, percepatan serapan anggaran, dan peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi perhatian serius.
Sistem merit dalam promosi jabatan dan evaluasi kinerja mulai semakin diperkuat, meski tentu belum sempurna. Namun arah kebijakan sudah jelas yakni birokrasi harus lincah, responsif, dan akuntabel.
Yang menarik, periode kedua ini berlangsung dalam konteks pemerintahan nasional yang baru di bawah Presiden Prabowo. Artinya, Pemprov Jatim dituntut cepat beradaptasi dengan prioritas pusat mulai dari ketahanan pangan, penguatan industri pertahanan, hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Dalam banyak kesempatan, Gubernur Khofifah menunjukkan kemampuan komunikasi politik yang cair dengan pemerintah pusat tanpa kehilangan identitas program khas Jawa Timur.
Tentu masih ada pekerjaan rumah. Ketimpangan antarwilayah di Jatim bagian selatan dan kepulauan masih menjadi isu klasik.
Tantangan fiskal daerah, keterbatasan PAD, serta kebutuhan belanja sosial yang besar menuntut kreativitas pembiayaan dan efisiensi belanja. Bagi ASN, ini berarti bekerja dengan tekanan target yang lebih tinggi, tetapi juga peluang untuk menunjukkan profesionalisme.
Setahun pertama periode kedua ini belum bisa disebut sempurna. Namun sebagai bagian dari birokrasi Pemprov Jatim, saya melihat fondasi kepemimpinan Khofifah–Emil tetap berada pada rel stabilitas dan percepatan.
Jika konsistensi ini dijaga, reformasi birokrasi diperkuat, dan keberpihakan pada masyarakat kecil terus dikawal, maka Jawa Timur tidak hanya akan menjadi provinsi penopang nasional, tetapi benar-benar menjadi episentrum pertumbuhan kawasan timur Indonesia.
Pada akhirnya, catatan setahun ini bukan sekadar laporan capaian, melainkan refleksi bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan kesinambungan visi dan ketegasan eksekusi.
Jika konsistensi reformasi dijaga, konektivitas diperkuat, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil terus dikawal, maka Jawa Timur siap menjadi simpul utama arus barang, jasa, dan investasi Indonesia bagian timur.
Bagi kami para ASN Pemprov Jatim, komitmennya jelas yakni memastikan visi itu tidak berhenti sebagai retorika, tetapi terwujud dalam kerja nyata menuju gerbang baru Nusantara.
Penulis: Deaz Terengganu, SH, ASN Pemprov Jawa Timur
