KETIK, JEMBER – Komisi D DPRD Kabupaten Jember melakukan sidak ke RSD dr. Soebandi Jember pada Jumat sore, 27 Februari 2026. Selain menyoroti data keuangan, komisi juga mengevaluasi langsung kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan wilayah Tapal Kuda tersebut.
Dalam sidak itu, anggota komisi membagi diri menjadi tiga tim dan memeriksa sejumlah unit pelayanan, termasuk ruang rawat inap, paviliun, hingga instalasi gawat darurat (IGD).
Kunjungan Pasien Naik Signifikan
Direktur RSD dr. Soebandi Jember, dr. I Nyoman Semita, menjelaskan bahwa lonjakan pasien terjadi hampir di seluruh lini pelayanan.
Kunjungan rawat jalan kini mencapai 1.300 pasien per hari atau naik 62,5 persen dibanding rata-rata sebelumnya sebanyak 800 pasien per hari. Layanan ortopedi meningkat 104 persen, onkologi 87,5 persen, serta tindakan operasi naik 50 persen dari 800 menjadi 1.200 kasus per bulan. Tindakan kateterisasi jantung juga melonjak 169 persen dari 65 menjadi 175 kasus.
“Maaf kalau saya datang agak terlambat karena baru selesai mengoperasi pasien rujukan dari Banyuwangi yang lumpuh. Gambaran tiap hari seperti itu, pasien yang sudah parah dikirim ke sini. Dampaknya biaya operasional membengkak,” jelas Nyoman.
Lonjakan tersebut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang mencapai 85 hingga 100 persen. Beberapa ruang rawat inap seperti Melati, Sruni, dan Anthurium bahkan dilaporkan melebihi kapasitas.
"Di instalasi gawat darurat, jumlah pasien emergensi meningkat dari 45 menjadi 80 kasus per hari, bahkan pernah mencapai 112 kasus dalam sehari dengan 40 pasien harus menunggu kamar rawat inap," ujarnya.
Komisi D Minta Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi kondisi tersebut, Hafidi menyatakan pihaknya ingin memastikan lonjakan layanan benar-benar diimbangi tata kelola yang baik.
“Kita dari awal tahun anggaran ini berupaya untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin di rumah sakit ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan peningkatan PAD kita,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi D akan kembali memanggil manajemen rumah sakit guna meminta penjelasan lengkap, termasuk dari jajaran wakil direktur dan bagian keuangan.
Komisi D menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar peningkatan jumlah pasien tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi pelayanan maupun administrasi. (*)
