KETIK, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang komisi setempat, Rabu 12 November 2025.
OPD mitra tersebut meliputi, dua Rumah Sakit, yakni RSUD dr Soedomo dan Rumah Sakit Panggul. Tak terkecuali Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KPP KB)
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Sukarodin menjelaskan, untuk Dinas KPP KB ada hal penting yang menjadi catatan, yakni terkait stunting yang jumlahnya lumayan banyak, 2100 anak balita dan butuh anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih. Sementara sekarang masih ada Rp 200 juta.
"Tadi kita minta agar pendapatan di Dinas KPP KB yang tertuang KUA PPAS untuk dinaikan.Tujuannya untuk penanggulangan anak-anak stunting," kata Sukarodin.
Sukarodin menyebut, jika persoalan stunting tidak diselesaikan atau dikawal maka sangat berpotensi menjadi anak stunting, atau menjadi sesuatu yang tidak baik.
"Artinya, jangan sampai gara-gara tidak ada anggaran stunting nya jadi naik. Tentu akan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Trenggalek," tuturnya.
Sehingga, harus pandai-pandai mendapatkan uang untuk mengejar angka Rp 2 miliar lebih tersebut. "Sekali lagi, pendapatannya harus dinaikkan di RAPBD 2026 sekarang ini. Karena, kalau hanya berharap dari anggaran lain dalam kondisi dana transfer turun tentu sangat sulit," tandasnya.
Sementara itu, untuk RSUD dr Soedomo dengan melihat kondisi keuangan kita sepert sekarang ini, kita berharap pendapatannya tidak dibelanjakan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Namun, harus ada Silpa yang direncanakan "istilah Komisi IV". Di mana target pendapatan di 2026 nanti kita minta Rp 6 miliar untuk setor ke kas daerah (Kasda). 0
"Jadi tidak semua pendapatan dibelanjakan untuk Rumah Sakit. Harus bersabar untuk kencangkan ikat pinggang dan bersubsidi silang dengan kebutuhan Pemkab," ungkapnya.
Politisi senior PKB ini menegaskan, jika beberapa waktu yang lalu ada dana segar dari pinjaman untuk RSUD dr Soedomo. "Sekarang saat berbagi. Kalau hanya Rp 6 miliar kan tidak terlalu besar," tegas orang nomor satu PKB Trenggalek.
Ia menuturkan, ada beberapa cara untuk subsidi silang tersebut. Misalnya sesuai perencanaan pendapatan di RSUD Rp 151 miliar, maka sesuai aturan maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) nya juga harus Rp151 miliar.
"RBA Rp 151, yang Rp 6 miliar tidak dilaksanakan dan selanjutnya disetor ke Kasda," imbuhnya.
Sedangkan untuk Rumah Sakit Panggul, sambung dia, pihaknya sengaja tidak minta Silpa, karena masih banyak fasilitas yang harus dibenahi, penambahan SDM dan lain-lain.
"Target pendapatan Rumah Sakit Panggul pada 2026 Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya Rp 6 miliar," tukasnya.
Ia juga menyinggung terkait pelayanan di RSUD dr Soedomo, yaitu pelayanan eksekutif khusus untuk dokter spesialis mulai Januari tahun depan sudah melakukan MoU dengan BPJS.
"Maka bagi masyarakat Trenggalek yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan dokter spesialis, mari kita manfaatkan Rumah Sakit sendiri, tidak perlu ke Tulungagung," tutupnya (*)
