KETIK, YOGYAKARTA – Indonesia menghadapi tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. World Risk Report 2023 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling rawan bencana di dunia setelah Filipina. Namun, besarnya risiko tersebut belum diimbangi dengan kesiapsiagaan yang memadai, tercermin dari dampak bencana yang masih besar di berbagai wilayah.
Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada, Prof. Djati Mardiatno, menilai arah kebijakan pemerintah masih terlalu bertumpu pada penanganan darurat dibandingkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Salah satu indikatornya terlihat dari alokasi anggaran mitigasi yang relatif lebih kecil dibandingkan anggaran tanggap darurat.
“Investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan mengurangi dampak dari kejadian bencana,” ujar Djati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Djati menilai lemahnya fokus pada kesiapsiagaan berisiko memperbesar dampak bencana, terutama di wilayah rawan. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas harus menjadi prioritas kebijakan, dengan dukungan pemerintah berupa fasilitas, edukasi, dan sistem peringatan dini yang memadai.
“Multiple helix dalam penanganan bencana itu penting karena masalah bencana menjadi urusan bersama,” katanya.
Djati juga mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar lebih adaptif terhadap dinamika bencana saat ini. Ia menilai peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih perlu diperkuat, terutama di tingkat daerah, agar mampu bertindak lebih strategis dan preventif.
“Penguatan peran lembaga BNPB perlu dikuatkan karena merupakan lembaga strategis dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
Selain itu, Djati mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim masih menjadi ancaman utama bagi Indonesia ke depan. Kondisi ini menuntut penguatan mitigasi secara menyeluruh tanpa mengabaikan risiko bencana lain seperti gempa bumi.
Ia menilai keterlibatan masyarakat dan kalangan akademisi masih belum optimal. Padahal, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar penanggulangan bencana tidak berhenti pada respons darurat semata.
“Peran masyarakat dan akademisi perlu diperbanyak dan diintensifkan keterlibatannya dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya. (*)
