KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pada Sidang Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Rabu 19 November 2025 , Sekretaris Daerah Safiun Radjulan memaparkan rancangan APBD 2026 yang disebut sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa dokumen anggaran tersebut telah melalui tahapan penyusunan yang sistematis dan berbasis data.
“Kami berharap pembahasan berjalan konstruktif agar APBD ini menjadi dasar pembangunan yang efektif,” ujar Safiun mewakili Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Dalam pemaparannya, Safiun menyampaikan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,71 triliun. Struktur pendapatan itu tersusun dari PAD, transfer, dan pendapatan sah lainnya yang bersifat komplementer dan proposional.
“Pemerintah tetap mengoptimalkan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi,” ungkapnya menambahkan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp267,15 miliar, terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Safiun menekankan penguatan sistem digital sebagai langkah transformasi dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan.
“Pemanfaatan teknologi dan harmonisasi kebijakan perpajakan akan terus diperbaiki,” katanya.
Sementara pendapatan transfer yang mencapai Rp1,42 triliun tetap menjadi sumber dominan dan berfungsi sebagai pilar stabilitas serta akurasi pembiayaan daerah. Safiun menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memaksimalkan peluang sinkronisasi dengan program nasional.
“Kita harus kolaboratif mengambil kesempatan dari program kementerian,” ungkapnya.
Di sisi lain, belanja daerah dialokasikan Rp1,72 triliun yang terbagi dalam belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer. Struktur belanja tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan substansial dan progresif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Safiun menegaskan bahwa belanja wajib, mandatori pendidikan, dan layanan publik menjadi prioritas utama.
“APBD tetap kita jaga sehat dan sesuai ketentuan defisit,” singkatnya.
Belanja 2026 juga diarahkan untuk mendukung capaian indikator nasional seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan. Safiun menyebut kebijakan ini sebagai langkah adaptif dan integratif agar daerah tetap selaras dengan agenda pusat.
“Pemerintah berharap APBD 2026 memberi kontribusi nyata pada kesejahteraan warga,” tuturnya.
Defisit sebesar Rp10,28 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp12,28 miliar, yang menurut Safiun telah dihitung secara rasional dan terukur. Ia memastikan tidak ada risiko fiskal yang membebani daerah.
“Sumber pembiayaan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Safiun juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam pengawasan anggaran. Ia menyebut proses ini sebagai bagian dari mekanisme demokratik dan akuntabel pembangunan daerah.
“Kami mengajak semua pihak untuk terlibat mengawal program agar manfaatnya dirasakan merata,” ujarnya.
Safiun menyampaikan optimisme bahwa APBD 2026 dapat menjadi fondasi transformatif menuju kemajuan Halsel. Ia mengajak seluruh elemen bersinergi dengan semangat kolaboratif dan solidaritas.
“Dengan tekad bersama, kita dapat membawa daerah ini ke arah yang lebih baik,” pintanya.
