KETIK, JOMBANG – Lima jabatan eselon II-B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang hingga kini belum terisi pejabat definitif. Selama berbulan-bulan, posisi strategis itu dijalankan pelaksana tugas (Plt), sebagian bahkan oleh figur yang sama.
Di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, pola penunjukan Plt berulang memunculkan kritik soal konsistensi penerapan sistem merit. Aktivis menilai, tanpa kejelasan waktu dan transparansi, praktik tersebut berisiko melanggengkan zona nyaman di lingkar birokrasi.
Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, menyebut Plt semestinya bersifat sementara.
“Kalau terus berulang, ini bukan lagi transisi, tapi pola,” ujarnya, Kamis 5 Maret 2026.
Ia juga menyoroti rangkap jabatan yang dinilai rawan konflik kepentingan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), misalnya, disebut merangkap sebagai Plt di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora).
“Bapenda mengelola pendapatan dan berkaitan dengan anggaran. Ketika pejabatnya merangkap di dinas pengguna anggaran, potensi benturan kepentingan terbuka,” katanya.
FRMJ menyinggung pengalaman seleksi sebelumnya. Seorang pejabat tinggi pratama, kata Joko, pernah gagal dalam kontestasi jabatan kepala dinas.
“Bukan kalah kecerdasan, tapi kalah karena uang,” ujarnya.
Di tengah sorotan itu, pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) resmi ditutup pada Jumat, 27 Februari 2026 lalu. Pemerintah daerah menyatakan seluruh formasi telah terpenuhi.
Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan sebanyak 29 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya.
“Total ada 29 pejabat yang lulus seleksi administrasi. Selanjutnya wajib mengikuti seleksi kompetensi manajerial melalui penilaian kompetensi,” ujar Agus.
Dari jumlah tersebut, satu pejabat dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto turut mendaftar dalam proses seleksi.
Lima jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
Secara administratif, proses seleksi terbuka telah berjalan. Namun kritik muncul pada substansi: apakah mekanisme ini benar-benar menjamin kompetisi yang sehat dan bebas intervensi. (*)
