KETIK, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi melayangkan surat kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.
Dalam surat resmi tersebut, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf meminta bantuan kedua lembaga untuk membantu rakyat Aceh dalam upaya penanganan dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor
Pemprov Aceh menjelaskan, permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh luasnya kerusakan infrastruktur dan kompleksitas kebutuhan bantuan di wilayah terdampak, sehingga Pemprov Aceh berharap pengalaman kedua lembaga internasional—UNDP dalam pembangunan dan pemulihan pascabencana, serta UNICEF dalam perlindungan dan kesejahteraan anak—dapat memperkuat upaya pemulihan di berbagai sektor.
Surat ini menjadi bagian dari koordinasi Aceh dengan aktor global.
Permintaan bantuan dari Pemprov Aceh tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Muhammad MTA.
Sikap Pemprov Aceh tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah pusat yang tetap bersikukuh menolak bantuan asing.
Langkah Pemprov Aceh itu hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo menegaskan tidak akan menetapkan status bencana nasional dalam penanganan banjir yang melanda tiga provinsi tersebut.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak banyak berkomentar. Tito menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mempelajari isi surat tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan respons resmi terkait izin atau mekanisme bantuan internasional.
“Saya dengar, tapi belum membaca (isi suratnya),” ujar Tito saat dikonfirmasi Suara.com -jejaring media Ketik.com- usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, 15 Desember 2025.
“Nanti kita pelajari dulu,” pungkas Tito singkat. (*)
