KETIK, JAKARTA – Masalah perudungan, bullying, dan kesehatan mental anak semakin menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara, menyatakan UNICEF dan Pemerintah Indonesia meningkatkan atensi terhadap meningkatnya kasus anak yang kehilangan nyawa sebelum mencapai usia dewasa.
Arie mengatakan setiap anak idealnya bertumbuh dan berkembang mencapai potensi terbaiknya saat dewasa. Karena itu, kehilangan mereka akibat persoalan yang sebenarnya bisa dicegah menjadi tragedi besar bagi masa depan bangsa.
“Setiap anak punya potensi luar biasa. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja salah satu dari mereka yang pergi hari ini sebenarnya bisa menjadi pemimpin kita 20 atau 30 tahun mendatang. Maka dari itu, kita semua harus memastikan hak tumbuh kembang anak terlindungi,” ujar Arie.
Menurutnya, fenomena kesehatan mental anak menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera diatasi bersama semua pihak. UNICEF dan pemerintah Indonesia mendorong semua kelompok masyarakat terlibat mencegah tragedi serupa.
UNICEF mendukung upaya pemerintah, dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk
memperkuat institusi keluarga. Arie menilai keluarga inti memiliki peran penting dalam membangun ketahanan mental anak. Komunikasi yang intens antara orang tua dan anak, diskusi keluarga, hingga penguatan pola pengasuhan dinilai dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.
“Orang tua sebaiknya sering bertanya, 'How do you feel?' Lalu diskusikan bentuk perasaan tersebut. Dan sepakati cara mengubah emosi negatif menjadi menjadi positif, misalnya dengan bermain dan tertawa bersama. It’s okay to not be okay. But we learn together how to reframe it,” usul Arie.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari kelompok sebaya atau peer group. Menurutnya, teman sebaya dapat berperan sebagai pelopor, seperti memulai hotline atau saluran konsultasi bagi sesama anak, maupun pelapor ketika melihat tanda-tanda masalah pada teman mereka.
“Anak tidak harus menjadi penyedia solusi, tetapi mereka bisa melaporkan kepada orang dewasa seperti orang tua, guru, atau ahli psikologi ketika melihat temannya mengalami stres berat atau depresi,” kata Arie.
Arie menyarankan agar keberadaan Forum Anak dari tingkat nasional sampai kelurahan didukung penuh pimpinan pemerintahan dan bahkan media, universitas dan swasta.
Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem perlindungan anak secara formal melalui lembaga pemerintah, seperti pusat layanan keluarga dan unit perlindungan perempuan serta anak. Dukungan tenaga ahli juga dinilai penting agar lembaga tersebut mampu menangani keluhan masyarakat secara optimal.
Di sisi lain, Arie juga menekankan pentingnya regulasi di ruang digital untuk melindungi anak. UNICEF bekerja dengan berbagai pemerintah di dunia, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, untuk mengatur akses anak ke media sosial.
Menurutnya, pembatasan akses, termasuk pengaturan batas usia dan algoritma konten sesuai anak serta pengawasan penggunaan media sosial perlu diterapkan agar anak tidak terpapar konten negatif yang berpotensi mengganggu kesehatan mental dan tumbuh kembang anak dengan positif. UNICEF mengapresiasi pemberlakuan PP Tunas dan Perpres 87/2025 mengenai Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Daring) Tahun 2025-2029.
Arie menegaskan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi seluruh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa membesarkan anak membutuhkan dukungan lingkungan secara luas.
“Dalam filosofi lama UNICEF disebutkan, it takes a village to raise a child. Artinya ketika seorang anak menghadapi masalah di depan kita, kita semua punya tanggung jawab untuk melindunginya karena Anak Indonesia, Anak kita semua. Masa depan dunia,” ujarnya.
