Target PAD Diturunkan tapi Utang Ditambah, Anggota Banggar Sebut Anomali Ala Pemkot Surabaya

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tampaknya punya hobi baru: berutang. Rencana mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke pihak swasta membuat Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, angkat tangan.

Menurutnya, langkah ini bukan hanya janggal, tapi nyaris seperti logika jungkir balik.

“Kalau sudah buntu baru utang, atau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang malah target PAD diturunkan, tapi Pemkot mau berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” tegas Imam, Selasa 30 September 2025.

APBD murni 2026 diproyeksikan Rp12,626 triliun, tak berbeda jauh dengan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun.

Selisihnya hanya Rp300 miliar angka yang bahkan kalah dibandingkan bujet renovasi stadion. Dengan skema begitu, utang Rp1,5 triliun jelas bukan sekadar tambahan melainkan beban baru yang siap diwariskan.

Imam mengingatkan, utang tak pernah gratis. Ada bunga yang harus dibayar dan di situlah ironi muncul ketika Pemkot justru menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot supaya bisa membayar pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” katanya.

Politisi NasDem itu menyebut penurunan PAD paling nyata ada di sektor pajak daerah. Dari Rp6,9 triliun di APBD Perubahan 2025, targetnya malah turun menjadi Rp6,6 triliun di RAPBD 2026.

Pajak hotel, yang mestinya bisa jadi mesin uang dari geliat pariwisata kota, justru dipangkas dari Rp405 miliar.

Dengan kata lain, Pemkot tampak seperti orang yang mau mengajukan pinjaman bank sambil mengurangi jam kerjanya sendiri. Logika apa yang dipakai? Hanya mereka yang tahu.

“Kalau pendapatan daerah turun, lalu utang ditambah, ini jelas bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkas Imam. (*)